Berita NTT Hari Ini

Kakanwil Kemenkum HAM NTT Marciana Jone Lantik 18 Anggota MPDN 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone melantik dan mengambil sumpah 18 anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Ferry Ndoen
Dokumentasi Humas Kanwil Kemenkumham NTT
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone saat melantik dan mengambil sumpah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Senin 31 Januari 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone melantik dan mengambil sumpah 18 anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).

MPDN yang dilantik itu berasal dari Kupang dan Flores.

Pelantikan ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Senin 31 Januari 2022.
Acara pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan sesuai surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM NTT Nomor : W22-370.PW.07.04 tahun 2022 tentang MPDN Kabupaten Kupang dan Surat keputusan kepala Kantor wilayah Hukum dan HAM NTT Nomor : W22-391.PW.07.04 tahun 2022 tentang MPDN di Flores. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv Yankumham, Arfan F. Muhlizi para Pejabat Administrasi dan Pengawas serta Ketua Ikatan Notaris Indonesia perwakilan NTT bersama anggota.

Dalam sambutannya Marciana menyampaikan pelantikan itu merupakan suatu hal yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga patutlah dimaknai sebagai suatu penugasan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga: Jadi Penentu Kemenangan Saat Debut Bersama Pasukan Maung Bandung

"Jadikan jabatan ini sebagai amanah dan kepercayaan dengan rasa penuh tanggung jawab untuk itu diharapkan agar anggota MPDN yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang," kata Marciana. 

Dijelaskan, MPDN yang baru dilantik perlu menanamkan sikap profesional dan nilai integritas yang tinggi. Karena,  ketika tugas itu dilaksanakan dengan penuh integritas maka hasilnya akan akurat, maksimal dan sesuai harapan.
"Harapan kami, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi titik awal untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Jadilah Pejabat yang jujur, amanah dan tidak berpihak," pesan Marciana.

Dikatakan, saat ini terdapat 111 pejabat notaris yang tersebar di seluruh kabupaten di NTT. Mengingat dengan letak geografis wilayah NTT yang terdiri dari pulau-pulau, maka sangat diharapkan adanya pengawasan oleh MPDN yang terarah, terukur, dan teliti terhadap tugas notaris di bidang perdataan

Baca juga: Raih Dua Kemenangan atas Timnas Timor Leste, Iwan Bule Sebut Ini Tentang Tim Merah Putih

Dia meminta MPDN harus serius mengawasi tugas para notaris. Karena fungsi pengawasan itu sangat penting, "Utamanya terus laksanakan pengawasan. Jangan menunggu ada laporan baru bertindak. Ingat setiap pengawasan harus dibuatkan hasil laporan, jika terdapat catatan selanjutnya harus disampaikan kepada Notaris agar menjadi atensi sebagai perbaikan dalam meningkatkan pelayanan," katanya.

Menurut Marciana, apabila ada laporan dari masyarakat atas pelanggaran kode etik notaris, maka MPDN harus kemudian membuat laporan sekaligus menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

Bahkan, lanjutnya, secara jelas mandat yang telah diberikan ini telah diatur sesuai UU, yakni bagaimana melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait tugas notaris

"Jika dalam pengawasan ada Notaris yang terbukti melanggar peraturan tentang Jabatan Notaris maupun adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, jangan segan-segan untuk menegur, memanggil, memeriksa atau bahkan memberikan sanksi kepada Notaris tersebut," kata Marciana. 

Dikatakan,  wewenang MPDN sebagaimana di dalam UU RI NO. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

Dalam regulasi itu, terdapat  beberapa poin yang harus dilaksanakan, yakni menyelenggarakan sidang kepada notaris yang melanggar kode etik, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, memberikan izin cuti, menetapkan notaris pengganti, menentukan tempat penyimpanan protokol notaris dan menunjuk notaris pemegang sementara.

"Terkait kewenangan ini, saya harapkan kepada MPDN , harus dimaknai jabatan kepercayaan ini sebagai tugas dan pelayanan kepada masyarakat dengan rasa penuh tanggungjawab," ujar Marciana. (*)

Berita NTT Lainnya:

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone saat melantik dan mengambil sumpah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Senin 31 Januari 2022.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone saat melantik dan mengambil sumpah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Senin 31 Januari 2022. (Dokumentasi Humas Kanwil Kemenkumham NTT)
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved