Anies Baswedan Hibur Warga DKI: Biar IKN Dipindahkan, Tapi Jakarta Tetap Jadi Kota Global Dunia

Ternyata selama ini Faisal Basri juga menyoroti pemindahan IKN yang mungkin akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Menurutnya, pemindahan IKN dinilai kurang elok untuk dijalankan, karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam proses pemulihan.

Baca juga: IKN Nusantara Serap Rp 46 Triliun, Begini Kiat Kemenkeu Siapkan Anggaran Proyek Fantastis Jokowi

Karena itu, kata Faisal Basri, lebih baik pemerintah menyelesaikan dahulu keadaan darurat Covid-19, barulah mengurusi IKN.

"IKN jangan diutak-atik dulu. Biar diselesaikan dulu keadaan darurat, karena itu yang paling penting," ujarnya dalam diskusi 'Pengesahan RUU IKN Untuk Siapa', Jumat 21 Januari 2022, dikutip dari Kontan.id.

Hal tersebut menurutnya karena ada 134 juta atau 52,8 persen rakyat Indonesia yang masih tidak aman atau insecure, mereka miskin absolut, nyaris miskin, dan rentan miskin.

Tingkat pengangguran saat ini meningkat, yang diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja.

"Orang miskin meningkat karena Covid-19, pengangguran meningkat diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja. Jadi yang berkurang adalah pekerja tetap, buruh," ujarnya.

"Yang meningkat adalah pekerja keluarga, pekerja sendiri, dan sebagainya, ini harus kita pulihkan," imbuhnya.

Ada juga masalah learning loss yang karena tidak pernah bertemu dengan gurunya dan tidak punya kemewahan untuk menggunakan zoom, orang yang mengalami gangguan kejiwaan karena Covid-19, dan persoalan mengenai climate change.

"Artinya pembangunan ini untuk pembangunan rakyat dulu, sehingga ibu kota urusan yang bisa ditunda, setidaknya 5 tahun," jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Senior, Rizal Ramli melontarkan kritikan pedas kepada Presiden Jokowi.

Dilansir dari Tribunnews.com, ekonom senior ini mengatakan, mekanisme pencarian Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini berpendapat, aturan tentang pemerintahan di Indonesia tidak mengenal pemimpin wilayah dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung.

Baca juga: Begini Reaksi Mensos Risma Ketika Ditanya Kesiapannya Menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara

Dalam Pasal 9 UU IKN, tertulis bahwa IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Mantan Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengaku akan menganulir UU IKN apabila dia terpilih sebagai kepala negara.