Ternyata Karir Politik Ahok BTP Mulai Moncer Usai Gabung dengan Partai Ini, PDIP atau Gerindra?

POS-KUPANG.COM- Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M lahir 29 Juni 1966.

Ia lebih dikenal dengan panggilan Hakka Ahok atau BTP.

Mantan suami Veronica Tan ini adalah pengusaha dan politikus keturunan Tionghoa-Indonesia yang menjabat Komisaris Utama PT. Pertamina sejak 25 November 2019.

Ia merupakan kakak kandung dari Basuri Tjahaja Purnama (Bupati Belitung Timur periode 2010–2015).

Baca juga: Ahok Dijegal Kader Partai Gerindra, Sebut Tak Pantas Jadi Kepala Otorita IKN Walau Direstui Presiden

Di dunia politik, ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terdaftar sebagai anggota sejak 8 Februari 2019.

Basuki memulai karier politiknya dengan bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru pada 2003, lalu mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil memenangkan kursi.

Pada Pilkada Belitung Timur 2005, ia diusung sebagai calon Bupati Belitung Timur didampingi oleh Khairul Effendi dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 37,13%.

Karier politiknya cukup gemilang hingga kemudian maju sebagai calon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan penuh dari mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid.

Baca juga: Sahabat Veronica Tan Singgung Layangan Putus, Wanda Ponika Pernah Tepis Tudingan Ahok Soal Selingkuh

Namun, sayangnya ia kalah telak dari pasangan calon Eko Maulana Ali–Syamsuddin Basari.

Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi wadah politik baru bagi Basuki untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilu Legislatif 2009.

Alhasil, ia memperoleh 119,232 suara, sehingga dapat menduduki kursi legislatif dan duduk sebagai anggota Komisi II.

Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, ia digandeng oleh Joko Widodo (Wali Kota Surakarta) untuk menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Baca juga: Ahok dan Azwar Anas Disebut Jokowi, Ridwan Kamil dan Risma Layak Pimpin Otorita Ibu Kota Negara

Ketika pencalonannya, ia berpindah partai ke Partai Gerindra.

Tak disangka-sangka, perjuangannya tersebut membuahkan hasil dengan presentase 53,82% suara dan dilantik secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Oktober 2012.

Pada 1 Juni 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014, maka Basuki resmi diangkat menjadi Pelaksana Tugas Gubernur.

Setelah terpilih dalam Pemilu Presiden 2014, Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2014. Secara otomatis, ia menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Selain Ahok, Jokowi Butuh Arsitek Jadi Kepala Otorita IKN Baru, Ridwan Kamil Belum Bisa Jawab

Nama Basuki mulai dikenal luas oleh masyarakat setelah dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada 19 November 2014 di Istana Negara berdasarkan hasil rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 14 November 2014csetelah sebelumnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober 2014 hingga 19 November 2014 menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden Indonesia.

Dengan demikian, ia menjadi warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan pertama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pada 10 September 2014, Basuki memutuskan keluar dari Partai Gerindra disebabkan karena perbedaan pendapat pada RUU Pilkada.

Partai Gerindra mendukung RUU Pilkada, sedangkan Basuki dan beberapa kepala daerah lain memilih untuk menolak RUU Pilkada karena terkesan "membunuh" sistem demokrasi di Indonesia.

Hal ini membuat dirinya hilang dukungan dari Partai Gerindra.

Selanjutnya, ia secara otomatis menjadi politikus Independen. Bahkan untuk kembali maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 sempat berencana mencalonkan diri sebagai calon independen, akan tetapi pada akhirnya ia memutuskan maju dengan koalisi partai politik.

Ia mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dengan didampingi oleh Djarot Saiful Hidayat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Tak hanya PDI-P, pasangan calon tersebut diusung pula oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem), serta didukung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada putaran kedua, ia bertambah dukungan setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung dalam koalisi.

Usai melewati pertarungan yang ketat, sayangnya Basuki–Djarot dikalahkan oleh pasangan calon Anies Baswedan–Sandiaga Uno dengan selisih persentase 15.92% suara.

Pasca mengalami kekalahan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, ia justru mengalami nasib yang kurang beruntung.

Seiring dengan pernyataannya terkait kasus penodaan agama yang menuai kontroversial hingga dilakukan Aksi Bela Islam yang dinakhodai oleh Front Pembela Islam pimpinan Muhammad Rizieq Shihab.

Pada 9 Mei 2017, ia divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pada tanggal 24 Januari 2019, ia telah dibebaskan dari penjara.

Pada tanggal 22 November 2019, Basuki resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Pendidikan

Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Basuki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1990.

Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Penghargaan

Basuki memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007.

Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur.

Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.

Basuki kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award, yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013.

Ia mendapat penghargaan ini karena usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang.

Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 memberikannya gelar Tokoh Kontroversial. (*)

Berita Ahok BTP lainnya