Berita Nasional
Pendanaan Pembangunan IKN Baru Mulai Tahun Ini, Menkeu Sri Mulyani Sebut Skema KPBU
Dari manakah sumber dana untuk pembangunan IKN baru yang disebut-sebut bakal bernama Nusantara itu?
lihat foto
Pendanaan Pembangunan IKN Baru Mulai Tahun Ini, Menkeu Sri Mulyani Sebut Skema KPBU
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Mulai tahun anggaran (TA) 2022, Pemerintah menggencarkan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Bahkan nama dan calon pemimpin untuk ibu kota negara baru itu mulai dimunculkan dan dijagokan.
Namun, satu aspek yang tidak bisa dihindari bahwa pembangunan IKN ini akan membutuhkan biaya yang tidak kecil.
Dari manakah sumber dana untuk pembangunan IKN baru yang disebut-sebut bakal bernama Nusantara itu?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pendanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) seminimal mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah, Jokowi Disebut Sudah Mengantongi Nama IKN Baru
Bendahara negara ini menuturkan, pemerintah akan menitikberatkan pendanaan pembangunan melalui skema kreatif, seperti skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pendanaan swasta/BUMN/BUMD.
"Kalau mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kita akan hitung. Jadi sebetulnya enggak ada yang disebut hari ini, pre-conception 54 persen adalah APBN," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers IKN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa 18 Januari 2022.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, pemerintah akan melihat terlebih dulu tahapan pemindahan Ibu Kota.
Dalam UU, bakal ada lima tahapan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022.
Dia tidak memungkiri, tahap pertama yang berlangsung pada 2022-2024 kemungkinan akan lebih banyak menggunakan APBN.
Tahun ini saja, pemerintah mulai menganggarkan pendanaan awal IKN dan Pemilu 2024.
"Tahapan yang paling awal 2022-2024. Biasanya kalau di front-end ya pasti APBN biasanya akan lebih banyak," beber Sri Mulyani.
Kendati demikian, porsinya akan diseimbangkan dengan pendanaan lainnya, seperti pendanaan untuk Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan proyek-proyek lain yang tidak kalah penting.
Adapun pendanaan IKN tahun ini lebih banyak digelontorkan kepada Kementerian PUPR.
Baca juga: Presiden Restui Nama Ibu Kota Baru, Jokowi Sebut 4 Calon Pemimpin IKN Nusantara, Ini Profil Mereka
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang memang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya.
"Kemarin dengan Pak Menteri PUPR dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai momentum pembangunan di sana.
Maka kita semua nanti akan lihat dalam konteks anggaran," ucap Sri Mulyani.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, pemindahan IKN berprinsip tidak memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.
Dia mengaku akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.
"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," tandas Suharso.
Sebagai informasi mengutip website ikn.go.id, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).
Kemudian investasi swasta dan BUMN/BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,4 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN.
Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN.*
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada..."
