Breaking News:

Berita Pemprov NTT

Banyak Ormas di NTT Belum Terdaftar di Kesbangpol

sampai saat ini tidak terdeteksi adanya organisasi-organisasi radikalisme atau organisasi terlarang yang beroperasi di NTT

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanes Oktavianus.  

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanes Oktavianus menyebut banyak organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP) , dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang belum terdaftar.

Menurut Yohanes, Ormas di NTT mencapai 1.079 lebih, namun yang baru terdaftar di tingkat provinsi itu hanya 100 lebih. Sedangkan Ormas lainnya tidak terdaftar.

"Data terakhir di NTT itu mencapai 1.079 Ormas. Ada Ormas tingkat provinsi dan Ormas tingkat kabupaten/kota,  kami masih terus update, dan validasi. Karena ada kabupaten yang besar tetapi Ormasnya kecil, dan ada kabupaten kecil tetapi Ormasnya besar," kata Yohanes kepada wartawan Jumat 14 Januari 2022.

Baca juga: Pedagang Oeba Datangi DPRD Kota Kupang Keluhkan Pembongkaran Lapak

Yohanes menjelaskan NTT memiliki banyak Ormas, namun banyak yang belum melaporkan diri ke Kesbangpol. Padahal kehadiran Ormas harus didaftarkan di Kesbangpol supaya dipantau aktivitasnya.

"Dari sisi aturan kami tidak bisa memberikan sanksi kepada mereka, sehingga ini yang masih mengambang dan membuat banyak Ormas tidak mendaftarkan diri di Kesbangpol," ujarnya.

Yohanes mengatakan izin Ormas Nasional biasanya itu dikeluarkan di Kemenkumham dan Kemendagri. Tugas Kesbangpol hanya mencatat Ormas yang beroperasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Baca juga: Banyak Titik Lubang di sepanjang Ruas Jalan Kejora, Kota Kupang, Hati-Hati Bagi Pengendara

"Kami tidak punya kewenangan memberikan izin, kami hanya mendata saja. Kalau mereka datang laporkan diri kami catat bahwa mereka ada, kalau yang tidak laporkan diri kami anggap mereka tidak ada," tambahnya.

Ia menegaskan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) mewajibkan  seluruh ormas harus melaporkan diri di Kesbangpol daerah masing-masing.

"Yang tidak mendaftar ini yang kita tidak tahu, sehingga kegiatan apapun yang mereka lakukan di tengah masyarakat itu tidak bisa dipantau dengan baik, jadi kita harap mereka harus daftarkan diri supaya kita bisa pantau, dan tegur jika melakukan aktivitas yang tidak sesuai," jelas Yohanes.

Baca juga: Tidak Ada Penambahan Kasus Covid-19 di Kota Kupang, 23 Pasien Masih Dirawat

Ia meminta seluruh Ormas di NTT harus segera mendaftarkan diri di Kesbangpol kabupaten/kota atau tingkat provinsi. Karena proses pendaftaran  itu dilakukan secara gratis.

"Tidak ada biaya pendaftaran apapun di Kesbangpol, semua proses pendaftaran di Kesbangpol gratis. Informasi terakhir ada 9 Ormas dari total 1.079 Ormas di NTT itu yang kepengurusannya sudah tidak ada, sekretariat juga tidak ada sehingga kami anggap sudah bubar," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sampai saat ini tidak terdeteksi adanya organisasi-organisasi radikalisme atau organisasi terlarang yang beroperasi di NTT.

Baca juga: Harga Beras di Pasar Oeba Kota Kupang Naik Rp 1.000 per Kilogram, Ini Data Harga Beras Terbaru

"Kami berkolaborasi dengan TNI, Polri, BINDA, BAIS dan tim intelijen lain untuk selalu memantau dan memastikan aktivitas Ormas yang ada di NTT. Sampai saat ini tidak terdeteksi adanya Ormas Radikal atau terlarang yang beroperasi di NTT, tetapi kami terus melakukan pemantauan," tandasnya. (*)

Berita Pemprov NTT Terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved