Breaking News:

Berita Kota Kupang

DPRD Kota Kupang Minta BPJS Konfirmasi Pemda Soal Nonaktif Peserta

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mengatakan, sejak Oktober 2021 pemerintah menonaktifkan sebanyak 8.737 peserta BPJS

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/HO-DOK.POS-KUPANG.COM
EWALDE TAEK - Anggota DPRD Kota Kupang Theodora Ewalde Taek saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor DPRD Kota Kupang, 12 Januari 2022 

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mengatakan, sejak Oktober 2021 pemerintah menonaktifkan sebanyak 8.737 peserta BPJS yang menerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.

"Kami mendapatkan informasi ini dari Dias Sosial. Memang hal ini benar, dan jumlah masyarakat yang di nonaktifkan ke peserta akan BPJS nya ini sangat besar," kata Ewalde, Rabu 12 Januari 2022.

Politisi PKB itu menyebut ada juga kemungkinan masyarakat yang di-PHK karena kondisi pandemi covid 19 dan disinyalir tidak memiliki cover BPJS lagi dari perusahaan sehingga ini menjadi perhatian serius.

Menurutnya, memang Dinas Sosial saat ini sementara berupaya untuk mengirimkan kembali data tersebut ke Kementerian untuk bisa di cover kembali, namun demikian karena berkaitan dengan sistem sehingga belum bisa dipastikan terealisasi.

Baca juga: Theodora Ewalde Taek, Nahkoda Baru DPC PKB Kota Kupang 

"Kami juga bertanya-tanya alasan apa sehingga BPJS menonaktifkan 8.737 orang ini, apakah masalah data atau bagaimana. Jika alasannya adalah karena mereka tidak pernah aktif atau menggunakan kartu BPJS-nya maka tentunya BPJS harus merubah sistem ini," katanya.

Ketua fraksi PKB itu menerangkan jika BPJS masyarakat itu tidak aktif karena memang mereka tidak sakit sehingga tidak menggunakan kartu tersebut.

Menurut Ketua DPC PKB Kota Kupang ini, harus ada kebijakan yang dapat dijadikan rujukan, agar tidak boleh ada pemblokiran, tanpa konfirmasi ke pemerintah daerah.

Persoalan yang berhubungan dengan bantuan dari pemerintah pusat tentunya ketika diverifikasi dan dikirimkan kembali ke pemerintah pusat untuk di cover kembali sangat sulit.

Baca juga: Santunan BPJS Ketenagakerjaan BPJamsostek dan Rasa Syukur Welhemina

Penyebabnya, Kementerian mengurus masyarakat seluruh Indonesia, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk kembali mengaktifkan.

"Jadi diminta kepada BPJS agar jangan lagi melakukan pemblokiran tanpa ada koordinasi dengan pemerintah daerah," tandasnya. (*)

Baca Berita Kota Kupang Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved