Mantan Wakil Ketua DPRD Ende Erik Rede Minta Maaf dan Klarifikasi 'Catatan Bayar ke Jaksa'

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM, ENDE -- Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Erik Rede, menyatakan permohonan maaf dan klarifikasi terkait catatan rincian pengeluaran Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Ende TA 2020, Rabu 5 Januari 2022.

Permohonan maaf dan klarifikasi Erik Rede, memenuhi tuntutan pihak Kejaksaan Negeri Ende (Kejari) Ende, agar Erik mesti menyampaikannya ke publik melalui Pers.

Pasalnya, pihak Kejari menilai, catatan pengeluaran UP yang sudah beredar luas di publik telah mencoreng nama baik Kejari Ende, yang mana, dalam catatan tersebut tertera 'Bayar ke Jaksa Rp. 125.000.000'.

Pihak Kejari memastikan bahwa tidak ada jaksa ataupun pegawai di Kejari Ende yang menerima uang dari pihak Sekretariat DPRD Ende.

Baca juga: Erik Rede : Biarkan Diri Saya Berarti Bagi Sesama

Erik Rede kepada wartawan, Rabu 5 Januari 2022, mengaku, dirinya telah bertemu dengan pihak Kejari untuk menyatakan permohonan maaf dan klarifikasi.

"Saya sudah klarifikasi di Kajari," kata Erik.

Dia menguraikan, catatan berupa tulisan tangan pada secarik kertas putih dengan tinta hitam tersebut, tertanggal 1 Oktober 2020, sejatinya bukan laporan resmi keuangan.

Erik juga memastikan bahwa tidak ada transaksi uang dengan pihak Kejari.

Perihal catatan tersebut, bermula ketika Erik ditelfon oleh seseorang yang mengaku sebagai jaksa. "Saya waktu itu ditelfon, telfon itu sekitar jam 9 pagi," ujar Erik.

Erik mengaku, dirinya ditelfon, saat belum sampai di Kantor DPRD Ende. Orang yang mengaku jaksa tersebut, kata Erik, meminta bantuan atau sumbangan untuk operasional sebuah kegiataan di Kejaksaan.

"Sampai di kantor, saya omong sama mereka di kantor, eh kamu ada uang siasati dulu. Jadi yang nama bantuan - bantuan itu, dari mana - mana, kita selalu bantu," kata Erik.

Namun, Erik menegaskan, sumbernya bukan dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah ditetapkan. "Tapi ada hak - haknya kami, perjalanan dinas, dan lain - lain, bisa kita potong sekian banyak orang untuk bantu lembaga yang datang," jelas Erik.

Namun dalam perjalanan waktu, Erik mengaku, tidak ada komukasi lebih lanjut dari orang yang menelfon. Sementara itu dalam beberapa kesempatan bertemu Kajari Ende, lanjutnya, Kajari tidak pernah menyampaikan perihal ada permintaan bantuan kepada Erik.

Erik kemudian menyampaikan kepada kepada pihak Sekretariat DPRD Ende, agar perihal bantuan ke 'jaksa' tidak diproses. Erik menyayangkan, bahwa setelah itu ada catatan rincian pengeluaran UP, beredar luas ke publik.