Epi Seran Minta Pengadaan Seragam Sekolah Gunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Anggota DPRD Kota Kupang, Jhon G. Seran meminta dan menyarankan agar kedepan pengadaan pakaian seragam sekolah bagi siswa TK,PAUD,SD dan SMP harus menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Epi sapaan Jhon Seran menyampaikan hal ini saat rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di ruang sidang utama, Jumat 10 Desember 2021.

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Christian Baitanu,S.H,M.H didampingi Ketua DPRD, Yeskial Loudoe.

Hadir dalam rapat ini, Sekda Kota Kupang, Fahrensy Funay, S.E,M.Si, Plt. Asisten II, Ignas Lega, S.H, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. Dumuliahi Djami,M.Si, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Oktovianus Naitboho,S.Pd,M.Si  dan beberapa pejabat lainnya.

Saat rapat dibuka Christian Baitanu mempersilakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami untuk menyampaikan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Baca juga: Peduli Stunting di Kota Kupang, Kader PDIP Ini Bentuk Kampung Gemar Gizi

Usai penyampaian oleh Dumuliahi, Chtistian memberikan kesempatan bagi anggota DPRD.

Epi Seran sebagai anggota yang diberi kesempatan setelah Jemari Yoseph Dogon dan Theodora Ewalde Taek.

Saat itu, Epi mengharapkan kedepan bantuan pakaian seragam sekolah itu harus berdasarkan DTKS.

"Saya mengharapkan kedepan bantuan itu menggunakan DTKS, sehingga pakaian itu diberikan kepada anak dari keluarga kurang mampu," kata Epi.

Epi juga mengatakan, seragam itu tetapi harus dibagi kepada yang membutuhkan.

Dia juga mengakui, pakaian seragam yang pengadaan sebelumnya masih baik karena praktis satu tahun lebih tidak ada sekolah tatap muka langsung.

Baca juga: Bangun NTT, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat  : Rubah Cara Berpikir

Epi juga mempertanyakan,apakah siswa PAUD memiliki seragam, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkannya.

Jemari Yoseph Dogon saat itu menyoroti soal belanja pakaian seragam, karena selama Covid-19 , praktis siswa tidak menggunakan pakaian.

"Saya mau tanya, selama Pandemi Covid-19, pakaian seragam yang pengadaan lalu tidak digunakan.
Baru beberapa bulan ini  yang ada sekolah tatap muka, begitu pun dilakukan secara shift. Hemat saya pakaian seragam yang lalu itu masih bagus tapi tahun 2022 masih dianggarkan. Saya sampaikan bahwa, kalau belum prioritas atau  mendesak maka tidak usah dianggarkan, kecuali pemerintah sudah izinkan sekolah tatap muka 100 persen," kata Yoseph Dogon.