Breaking News:

Berita NTT

Komisi VIII DPR RI Kunjungan Kerja ke NTT, Ini yang Tujuannya

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT dimaksudkan untuk membangun sinergitas bersama Pemprov NTT

Editor: Kanis Jehola
Dok. Humas Setda NTT
Pertemuan Wakil Gubernur NTT dan Anggota Komisi VIII RI. 

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk membangun sinergitas bersama Pemprov NTT dan juga Kabupaten/Kota se-NTT dalam melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

Kunjungan kerja itu, dipimpin oleh Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi bersama jajaran forkopimda di Ruang Rapat Kantor Gubernur pada Rabu 8 Desember 2021.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si mengatakan pentingnya untuk membangun sinergitas dan juga koordinasi dalam hal kesiapan menghadapi bencana terutama di NTT yang rawan terhadap bencana alam.

"Kita lakukan kunjungan kerja dan pertemuan ini secara khusus tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana di akhir tahun ini dan awal tahun depan," katanya.

Sehubungan dengan berbagai informasi dari BMKG dan lembaga terkait lainnya yang melakukan potensi dini terhadap kebencanaan.

Maka penting sekali Komisi VIII yang membidangi kebencanaan bersama BNPB untuk terus melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tersebut.

"Komisi VIII DPR RI ini juga bermitra dengan BNPB dan juga Kementerian Sosial yang ditugaskan secara khusus untuk mengahadapi kesiapsiagaan bencana. kesiapsiagaan itu kita harus menjadi budaya masyarakat kita. Mitigasi bencana itu penting karena melalui pendekatan scientific untuk mendeteksi bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan setiap orang," ujarnya.

Ace menambahkan, bukan hanya koordinasi saja tetapi juga harus ada komando dengan dari BNPB dan BPBD.

"Kami ingin tekankan sebelum bencana terjadi pun sudah ada koordinasi dan komando karena kita sudah tahu potensi bencana itu dimana dan akan menimpa siapa saja. BNPB dan BPBD harus menjadi garda terdepan untuk kita mewaspadai kebencanaan itu," pungkasnya.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved