Setelah Lepas dari Indonesia, Tentara PBB Diterjunkan ke Timor Leste, Ini yang Terjadi

Tapi ketika itu, kerusakan besar telah terjadi.

Hal mengerikan terjadi di kota-kota dan desa-desa.

Kota hingga desa hancur dan infrastruktur vital juga.

Baca juga: Berharap Ada Kemajuan Usai Pembangunan Kota, Kini Timor Leste Malah Terima Masalah

Indonesia Mengakui Hasil Referendum Timor Timur

Mengutip Kompas.com, pada 19 Oktober 1999 Sidang Umum MPR menyetujui hasil referendum Timor Timur yang artinya Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keputusan tersebut kemudian diatur dalam Ketetapan Nomor V/MPR/1999, yang menyatakan bahwa Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI tidak berlaku lagi.

Kemudian, Xanana Gusmao pun dibebaskan setelah tujuh tahun menjadi tahanan politik di Jakarta.

Ia kembali ke Dili sebagai pemimpin dari Conselho Nacional de Resistencia Timorense (CNRT).

Masa Transisi Timor Leste

Dalam masa transisi setelah lepas dari Indonesia, PBB membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET).

Badan ini dibentuk sebagai hasil dari Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 25 Oktober 1999.

UNTAET bertanggung jawab penuh terhadap urusan administrasi Timtim selama masa transisinya menuju kemerdekaan.

Badan ini tidak hanya terdiri dari komponen-komponen sipil, tetapi juga kekuatan militer dengan kekuatan hingga 8.950 prajurit.

Kemudian, serah terima komando operasi militer dari INTERFET ke UNTAET selesai dilaksanakan pada 28 Februari 2000.

Sekjen PBB saat itu, Kofi Anan, menunjuk Sergio Vieira de Mello dari Brazil, yang sebelumnya merupakan Ketua UNMIK, sebagai perwakilan khusus dan mengatur urusan administrasi transisi.