Breaking News:

Berita Sumba Barat

Pemerintah Sambut Baik Dukungan Komisi A Terkait Tugas Belajar, Ijin Belajar Dan Bantuan Belajar

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyambut baik dukungan komisi A DPRD Kabupaten Sumba Barat terkait tugas belajar, ijin belajar dan bantuan belajar a

Penulis: Petrus Piter | Editor: Ferry Ndoen
pk/petrus piter
Foto Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S menghadiri rapat paripurna DPRD Sumba Barat untuk menyampaikan jawaban pemerintah terhadap laporan komisi-komisi DPRD Sumba Barat atas rancangan APBD Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2022 si ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Kamis 25 Nopember 2021 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM/WAIKABUBAK---Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyambut baik dukungan komisi A DPRD Kabupaten Sumba Barat terkait tugas belajar, ijin belajar dan bantuan belajar agar benar-benar sesuai formasi yang tepat berdasarkan prioritas kebutuhan daerah.

Bagi pemerintah hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang optimal dan  sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Demikian jawaban pemerintah dalam hal ini Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H  terhadap laporan komisi A DPRD Kabupaten Sumba Barat atas rancangan APBD Kabupaten Sumba Barat tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD, Drs.Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu, S.H di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Kamis 25 Nopember 2021.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan sejalan dengan perhatian komisi A DPRD Sumba Barat agar pemerintah daerah menindaklanjuti undang-undang cipta kerja terkait peningkatan pendapatan asli daerah melalui peraturan daerah tentang pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi daerah. Hal itu bertujuan menciptakan iklim usaha dan investasi berkualitas bagi para pelaku bisnis termasuk pelaku usaha UMKM dan investor asing.

Saat ini, pemerintah sedang memproses persiapan Ranperda terkait peraturan daerah tentang pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi daerah. Bila Ranperda tersebut sudah siap maka pemerintah akan mengajukan ke lembaga DPRD Sumba Barat untuk dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah dengan DPRD Sumba Barat.

Lebih lanjut, Bupati Yohanis Dade, mengatakan sehubungan dengan surat edaran menteri Dalam Negeri RI nomor 905/556/SJ dan nomor 906/11932/DUKCAPIL tanggal 7 September  2021 tentang hal pendanaan pelayanan administrasi  kependudukan tahun 2022 dimana komisi A DPRD Sumba Barat meminta pemerintah menyediakan  dana pengganti sebagai tambahan dana pelayanan administrasi kependudukan maka pemerintah menyatakan sependapat dengan menyesuaikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan berkaitan dengan permintaan penambahan anggota satpol PP disetiapn Kecamatan dalam rangka pelayanan ketertiban dan keamananan masyarakat, pemerintah menyampaikan hal itu menjadi perhatian pemerintah ke depan.

Foto Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S menghadiri rapat paripurna DPRD Sumba Barat untuk menyampaikan jawaban pemerintah terhadap laporan komisi-komisi DPRD Sumba Barat atas rancangan APBD Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2022 si ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Kamis 25 Nopember 2021 *)

Berita Sumba Barat :

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved