Breaking News:

Berita Kota Kupang

Begini Kata Ketua KPAD Kota Kupang Soal ODHA

Penanganan Orang Dengan HIV/Aids ( ODHA) di Kota Kupang masih cukup memprihatinkan

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Ketua KPAD Kota Kupang, Hermanus Man 

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-Penanganan Orang Dengan HIV/Aids ( ODHA) di Kota Kupang masih cukup memprihatinkan. Selain keterbatasan anggaran, ODHA juga belum mendapat layanan kesehatan yang maksimal dalam penanganan.

Tahun 2020 penambahan kasus itu 119 orang. Tahun 2021 penambahan kasus itu hanya 50. Angka ini turun karena anggaran yang mengalami refocusing yang cukup besar.

"Ambil lah 400-500 juta yang biasanya kita M. Tapi kalau dilihat dari kondisi keuangan daerah dan lapangan, anggaran itu tidak bisa kita kasih ke orang seenaknya karena ini menyangkut hidup manusia," kata ketua Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Kota Kupang, Herman Man, Rabu 23 November 2021.

Herman Man menyebut, tahun 2021 ini dirincikan penderita Adis sebanyak 13 orang dan HIV 35 orang. Kondisi ODHA dengan keterbatasan itu, dibutuhkan anggaran untuk membantu pendampingan dan pengobatan para ODHA.

Melalui program bersama warga Aids, KPAD sebetulnya telah berupaya menangani ini. Namun, hal itu kembali terbentur dengan anggaran. Herman meyakini jika tahun 2022 mendatang anggaran tidak tersedia, lonjakan kasus ini akan naik dan memungkinkan tidak terkontrol.

Dia berharap adanya tinjauan lebih detail tentang penanganan ODHA di Kota Kupang. Para pegawai yang bekerja, tentu membutuhkan anggaran untuk melancarkan kegiatan itu. Herman juga meminta agar Wali Kota dan tim keuangan bisa memikirkan hal ini.

Sementara itu, berkaitan dengan obat-obatan, Herman Man mengaku saat ini masih mencukupi. KPAD akan bekerja sama dengan puskesmas. Puskesmas bisa membantu pemeriksaan jika ODHA sakit, sementara obat akan disiapkan KPAD.

Langkah lain dalam mendukung kesehatan ODHA adalah memasukan dalam jaminan kesehatan melalui kartu BPJS. Namun begitu, Herman menyebut mesti ada upaya kongkrit antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar pendataan dan pelaksanaan berjalan baik dan tidak menyulitkan ODHA.

"Sehingga penanganan itu komperhensif kalau tidak dia ditelantarkan. Jadi kalau tahun 2022 ini Pemkot tidak menyiapkan anggaran, ya juga tidak bisa berbuat banyak," katanya.

Dalam waktu dekat KPAD akan menggelar rapat bersama Pemkot dan DPRD untuk menyampaikan proses kerja selama ini. Herman menyampaikan ketersediaan anggaran menjadi sangat penting bagi penanganan ODHA.

Selain itu, Herman Man menerangkan, ODHA di Kota Kupang mayoritas penderita adalah laki-laki dan rata-rata berada di umur yang produktif. Untuk itu, dengan anggaran yang tercukupi maka kecepatan penanganan akan lebih baik.

ODHA yang memiliki kartu kesehatan, menurut Herman tetap mendapat layanan kesehatan. Asalkan, ODHA tersebut terdaftar sebagai warga di Kota Kupang sehingga memudahkan petugas dan dinas terkait untuk mendata dan melakukan pembayaran iuran.

Dikatakannya, anggaran ini juga digunakan untuk mendeteksi area baru potensi terjadi penyebaran kasus seperti boking open yang berseliweran secara online. Petugas, kata Herman, harus melacak itu hingga ke tempat hiburan malam, SPA, dan panti pijat.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved