Breaking News:

Berita Sumba Barat

Jumlah TKD Melampau ASN, Bupati Yohanis Akan Lakukan Perekrutan TKD Baru Sesuai Kebutuhan

Jumlah TKD Melampau ASN, Bupati Yohanis Dade Akan Lakukan Perekrutan TKD Baru Sesuai Kebutuhan

Penulis: Petrus Piter | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Petrus Piter
Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menghadiri sidang paripurn DPRD Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Barat, Drs. Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua Lukas Lebu Gallu, S.H di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Senin 22 Nopember 2021. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK---Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H mengatakan saat ini jumlah tenaga kontrak daerah ( TKD) sekitar 3000 orang. Jumlah TKD tersebut melampau jumlah tenaga aparatur sipil negara ( ASN) lingkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat.

Karena itu pada tahun 2022 mendatang pemerintah Kabupaten Sumba Barat akan melakukan perekrutan tenaga kontrak daerah (TKD) hanya sesuai kebutuhan saja. Apalagi keberadaan tenaga kontrak daerah tersebut juga sangat membebani anggaran daerah ini.

Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menyampaikan hal itu ketika diminta komentarnya tentang perekrutan TKD pada tahun 2022 mengingat TKD sekarang akan berakhir masa tugas 31 Desember 2021 sesaat setelah menghadari sidang paripurna DPRD Sumba Barat di kantor DPRD Sumba Barat, Senin 22 Nopember 2021.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang melakukan analisis kebutuhan tenaga kontrak daerah (TKD) berdasarkan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Harapan tenaga kontrak daerah yang direkrut tersebut sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan disetiap organisasi perangkat daerah.

Menjawab pertanyaan apakah tenaga kontrak daerah yang bakal direkrut harus berpendidikan sarjana, ia mengatakan, tidak selamanya harus berijasah sarjana. Karena itu perekrutan tenaga kontrak daerah kali ini hanya berdasarkan kebutuhan. Misalnya perekrutan tenaga kontrak daerah untuk menjadi anggota Saptol PP, penjaga malam, sopir dan cleaning service serta lainya tak harus berijasah sarjana.

Karena itu, pemerintah akan selektif benar untuk melakukan perekrutan TKD agar kehadirannya sungguh-sungguh bermanfaat mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan di daerah ini. (*)

Baca Berita Sumba Barat Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved