Percepat Pembangunan di Malaka, Pemkab Siap Pinjam Dana di Bank NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM, BETUN--Dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Malaka, Pemerintah Kabupaten Malaka ( Pemkab Malaka) berencana mengajukan pinjaman ke Bank NTT.

Dalam rencana total pinjaman sekitar Rp 50 Miliar dan inipun sudah dibicarakan melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk selanjutnya diajukan ke Dewan untuk disetujui bersama.

Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H,MH menyampaikan ini melalui Asisten III Sekda, Yoseph Parera kepada Wartawan di Betun, Rabu (17/11/2021).

Dikatakan Yoseph, dalam upaya mendukung percepatan pembangunan di Malaka maka melalui TAPD telah merencanakan untuk mengajukan pinjaman di Bank NTT sebesar Rp 50 Miliar.

Hal ini, katanya, sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang sudah ditawarkan dari Bank NTT. Bahkan Bank NTT menyanggungi untuk Pemda bisa melakukan peminjaman sampai Rp 140 miliar setahun.

Baca juga: Atasi Krisis Air Bersih, Pemkab Malaka Terapkan Program Pamsimas 

Namun ini harus menyesuaikan dengan kemampuan APBD Malaka. Kalau sampai triliunan tentu daerah lain menyanggupi tetapi untuk Malaka harus mengukur kemampuan pengembalian nanti.

Menurut Yoseph, pemanfaatan dari pinjaman itu, untuk mendukung program pemerintah dalam hal percepatan pembangunan di Kabupaten Malaka terutama membangun pusat pemerintahan.

Selain itu, dana pinjaman ini diarahkan pada membangun tanggul yang sudah roboh akibat banjir pada beberapa bulan lalu.

"Karena kita lihat dukungan dana dari pemerintah provinsi dan BNPB sampai hari ini belum terealisasi. Jadi, fokus pinjaman itu untuk membangun kantor, tanggul di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Benenai dan beberapa infrastruktur lain yang sifatnya sangat urgen," jelas Yoseph.

Berkenaan dengan rencana pinjaman ini, lanjut Yoseph, tentu perlu dibicarakan dahulu dengan DPRD Malaka. Sebelum pembahasan APBD murni 2022, sudah harus dibahas karena salah satu poin atau persyaratan dari Bank NTT itu harus ada surat persetujuan dewan sehingga hasilnya bisa dimuat dalam APBD 2022.

Secara terpisah Kepala Cabang Bank NTT Betun, Yuan Nerda A Taneo, menuturkan bahwa Bank NTT punya kewajiban untuk mendukung program pemerintah daerah dalam hal peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur lainnya.

Dia mengakui saat ini situasi dihadapkan dengan pandemi covid-19 dan keuangan daerah mengalami keterbatasan karena terjadi refocusing. Namun standar pelayanan kepada masyarakat tetap ada.

Untuk itu, dengan kehadiran Bank NTT sebagai mesin uang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten maka Bank NTT memiliki kewajiban untuk memberikan solusi.

"Apa yang kita lakukan ini bukan hal baru, tetapi secara regulasinya sudah ada. Ini juga sudah dilakukan oleh beberapa daerah lain di NTT, termasuk Provinsi dalam hal mempercepat proses pembangunan dan meberikan pelayanan kepada masyarakat," jelas Taneo.

Selain itu,pihaknya juga sudah melakukan diskusi bersama dengan Kepala BP4D dan Kepala Badan keuangan Daerah Malaka.

Pada prinsipnya, kata Taneo, tanpa mendahului Bupati dan DPRD tetapi dirinya optimis karena secara teknis keuangan di Bank NTT berada pada posisi baik. Sebagai eksekutor pihaknya siap mendukung pemerintah.(*)

Baca Berita Malaka Lainnya