Inilah Sosok Komandan KKB Papua yang Memilih Damai dengan TNI Polri, Kini Bantu Jaga Keamanan

POS-KUPANG.COM- Tak disangka anggota KKB kini banyak yang mulai menyerahkan diri.

Kemajuan ini menjadi salah satu hal yang membahagiakan masyarakat Indonesia.

Ternyata hal ini dipicu keberhasilan pemerintah menyelenggarakan PON XX Papua.

Apa yang mereka lakukan?

Baca juga: KKB Papua Masih Aktif, TNI Kirim Personel Berlambang Kalajengking Hitam, Jaga Batas RI-PNG

Mereka menyerahkan beberapa senjata dan amunisi kepada aparat, serta berjanji setia kepada NKRI.

Melansir Surya.co.id, berlokasi di Aula Kodim 1709/Yawa, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Leon Pangaribuan menerima langsung 6 pucuk senjata rakitan beserta munisinya, pemberian dari KKB Papua yang ada diwilayah Distrik Angkaisera dan Distrik Yapen Utara Kab. Kepulauan Yapen.

Danrem 173/PVB mengungkapkan, dua anggota KKB Papua tersebut menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk laras pendek (pistol), 97 butir munisi, 1 buah HT, 4 lembar bendera bintang kejora dan beberapa dokumen.

Mereka tergerak untuk menyerah dan kembali ke NKRI setelah melihat keseriusan Pemerintah Indonesia karena telah membangun Papua dan ditambah terlaksananya PON yang sangat megah.

Baca juga: Walikota Probolinggo Disandera KKB, Yonif Para Raider 503 Kostrad Bebaskan Walikota saat Latihan

“Sebenarnya mereka sudah begitu lama menyimpan senjata beserta amunisi ini, sebab mereka itu beranggapan Papua akan merdeka.

Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa papua sebenarnya dibawah bingkai NKRI,” sambung Brigjen Iwan, melansir dari korem173-tniad.mil.id.

“Selain itu, penyerahan diri kedua simpatisan ini juga karena ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan tanpa dibayang-bayangi oleh kejaran aparat keamanan.

Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan hasil dari upaya komunikasi yang baik dari Kodim 1709 Yawa dan jajarannya beserta seluruh pihak terkait dan ini adalah keberhasilan dan terobosan yang dilakukan tanpa memerlukan letusan senjata dan pengejaran aparat keamanan”, lanjutnya.

Baca juga: Kondisi Terkini Kabupaten Puncak dan Kiwirok Pasca Serangan KKB Papua, Polri Masih Gencar Patroli

Dalam kesempatan ini, Danrem juga meminta kepada Pimpinan TPN/OPM Wilayah Saireri Fernando Worabai bersama para pengikutnya yang masih berseberangan dengan NKRI untuk segera kembali ke pangkuan ibu Pertiwi.

“Kami terbuka untuk saudara kami fernando Worabai meskipun berbeda pendapat dan idiologi, maka kami imbau untuk kembali ke NKRI dan kita ciptakan suasana kamtibmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan diwilayah ini, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen akan terealisasikan,” harapnya.

Komandan KKB Papua Pilih Ikut Membantu TNI-Polri Jaga Keamanan

Sementara di wilayah lain, komandan KKB Papua Yusen Tabuni lebih memilih berdamai dengan TNI-Polri dan ikut membantu jaga keamanan.

Yusen Tabuni merupakan Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang saat ini masih aktif.

Namun, tidak sama seperti pimpinan KKB Papua di daerah lain yang sering membuat keributan dan teror.

Yusen lebih memilih kooperatif dengan TNI-Polri dalam rangka menjaga keamanan.

Melansir dari tribratanews.polri.go.id, personel Binmas Noken Polres Jayawijaya menyambangi Yusen Tabuni di kediamannya di Jalan Bhayangkara Wamena, Senin (11/10/2021) pagi.

Kakorwil Wamena Binmas Noken AKP Harbani Paruki menyatakan bahwa pihaknya mengunjungi bapak Yusen untuk mengajak bekerja sama dengan TNI-Polri untuk menjaga bersama keamanan di Kota Wamena dan pada umumnya di Kabupaten Jayawijaya.

“Kami menyampaikan pesan Kamtibmas kepada bapak Yusen dan keluarga dan berkoordinasi terkait Sitkamtibmas di Papua.

Selain itu kami juga menghimbau kepada bapak Yusen dan keluarga untuk tetap membantu Polri dalam menjaga Kamtibmas di Kota Wamena,” ujar AKP Harbani.

Sementara itu bapak Yusen Tabuni mengucapkan terima kasih kepada anggota Binmas Noken yang sudah mengunjungi dan memberikan pesan Kamtibmas serta memberikan Sarkon.

Selain itu bapak Yusen juga akan bekerja sama dengan Binmas Noken dan tetap mendukung program Binmas Noken dalam mensejahterakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Binmas Noken juga menyerahkan bantuan berupa Sembako kepada bapak Yusen Tabuni beserta keluarga.

Sejarah Konflik Papua

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.

Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.

Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.

Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963.

Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah.

OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri!

Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961.

Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.

Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.

Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut.

Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya.

Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua.

Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia

Berita KKB Papua lainnya

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Anggota KKB Papua Menyerah Bertambah karena Kesuksesan PON, Sukarela Serahkan Amunisi dan Senjata,