Ini Cara Bupati dan Wabup Malaka Ciptakan Pemerintahan Bersoh dari KKN

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM, BETUN---Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H, MH dan Wakil Bupati, Louize Lucky Taolin, S.SoS atau Kim Taolin sejak dilantik tanggal 26 April 2021 telah mengumumkan program 100 hari kerja.

Sejak awal memimpin Malaka, SN-KT berkomitmen  menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

 Salah satu yang dilakukan ad alah mengaudit pengelolaan dana baik di tingkat desa maupun di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih maka SN-KT menerapkan pola "makan bubur" dimana dimulai dari pinggir (desa).

Bupati Malaka, Simon Nahak didampingi Wakil Ketua II DPRD Malaka, Hendrik Fahik dihadapan Sekda Malaka, Donatus Bere, Wakapolres Malaka, pimpinan OPD saat jumpa pers Program 100 kerja di Betun, Senin 4 Oktober 2021 membeberkan beberapa capaian programnya.

Baca juga: Bupati Malaka Pantau Budidaya Ikan Kerapu Keramba Jaring Apung Belitung

Dijelaskan Simon, sejak hari pelantikan dirinya dan wabup telah menetapkan komitmen untuk melakukan audit penggunaan dana desa. Ini sekaligus memberi evaluasi pada keduanya untuk bekerja yang lurus dan benar. Mereka harus memperbaiki, membenahi dan meluruskan dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya ada audit.

"Pertanyaannya, kepada siapa kita audit. Maka kami gunakan teori makan bubur dari pinggir. Kalau kita sapu kotoran maka harus gunakan sapu yang bersih. Sangat tidak baik jika sapu yang kotor kita gunakan kotoran maka tambah kotor," katanya.

Dari pelaksanaan audit itu, katanya, ada 99 kepala desa yang telah diaudit tapi belum ditindaklanjuti hasil temuan pemerintahan sebelumnya. Hasil temuan oleh tim Inspektorat ketika itu mencapai Rp 7.999.832.617. Dari total temuan ini sudah dikembalikan mencapai Rp 1,6 miliar lebih dan masih sisa Rp 6.324.895.097,01.

"Apakah ini kita diam? Atas temuan itu kita rekomendasikan 12 orang oknum kades ke Kejari Atambua. Tugas kami cuma menyerahkan kepada aparat penegak hukum (APH)," jelas Simon.

Selain audit kades, lanjut Simon, auditor melakukan audit ke OPD-OPD yang ada di lingkup Pemda Malaka. Dari hasil audit itu ditemukan kerugian negara mencapai Rp 3.161.613.900 dan sudah diselamatkan mencapai Rp 897.700.200,9. Total uang dari hasil audit baik di kades maupun OPD yang sudah disetor ke kas daerah mencapai Rp 2.522.637.879.

"Kita tidak akan diam yang namanya koruptor. Kita komitmen melalui Inspektorat untuk kejar terus. Kita mau ciptakan SDM aparatur yang bersih. Kenapa setoran agak kendala karena kita tahu bersama SDM di Inspektorat belum memadai dan diharapkan pada CPNSD ini ada yang kita rekrut untuk perkuat di lembaga ini," katanya.(*)

Baca Berita Malaka Lainnya