Ikut Rapat Bersama Wapres, Wabup Rote Ndao Diminta Rapikan Data Kemiskinan

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Lima derah di NTT menjadi daerah prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kabupaten Rote Ndao, satu dari lima daerah yang ikut rapat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim bersama wakil presiden (wapres) Ma'ruf Amin di aula Rumah Jabatan (rujab) Gubernur NTT.

Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M Saek, usai rapat, Minggu 17 Oktober 2021, mengatakan, arahan wapres meminta agar daerah bisa memperbaiki data yang kemiskinan ekstrim yang lebih akurat agar penanganan lebih fokus.

Data yang ada menurutnya jika dilakukan validasi akan mengalami perubahan. Dia menyebut data saat ini juga digunakan untuk rujukan dalam merapikan data kemiskinan ekstrim terbaru.

Penenkanan juga disamapaikan wapres terhadap fokus program yang diarahkan ke masyarakat. Beban kerja kurang bagi masyarakat menjadi salah satu pemicu akibat pendapatan yang kurang.

Baca juga: Tekan Kemiskinan Ekstrim di NTT, Wapres: Gatal Dimana Garuk Disitu

Dalam rencana jangka pendek, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang tergolong dalam miskin ekstrim. Sementara untuk jangka panjang akan dilakukan pemberdayaan dengan sasaran masyarakat yang sama.

Selain itu, arahan juga disampikan bagi lima daerah itu agar bisa memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni. Perbaikan ini juga ditujukan bagi warga dengan miskin ekstrim.

Rumah tidak layak huni di Rote Ndao, menurut Stefanus tercatat sebanyak 5 ribu lebih. Dan hal ini telah jadikan sebagai program utama dan menyelesaikan hingga 2024.

Dia menyebut, salah satu indikator warga tergolong miskin ekstrim yakni rendahnya pendapatan harian dari patokan nasional paling kurang Rp.10 ribu per hari.

Sementara itu, bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Epy Tahun, mengatakan,  arahan yang disampaikan dalam rapat bersama itu, diminta agar TTS bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 0 persen hingga 2024.

Baca juga: Wapres Tinjau Pameran UMKM di Halaman Rujab Gubernur NTT 

Untuk kemiskinan ekstrim, menurut Epy Tahun, wapres meminta agar Pemkab TTS bisa menurunkan angka itu dibawa 10 persen.

Dia menjelaskan, rapat ini hanya membahas hal umum terutama dalam data. Pemerintah daerah diberi waktu dua bulan untuk merampungkan data dan selanjutnya diberikan ke pemerintah pusat agar bisa dilakukan integrasi program.

"Jadi hanya secara makro saja mikronya belum. Kita punya waktu dua bulan kedepan diharapkan bisa menekan itu," ujarnya.

Data yang diperoleh, jumlah rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di NTT mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410.

Di Kabupaten Sumba Timur tingkat kemiskinan ekstrem 17,47% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 45.550 jiwa.