Breaking News:

Berita Nasional

BKH Sebut Ada Kekuatan Tersembunyi Judicial Review AD- ART PD ke MA oleh Yusril

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Benny K Harman (BKH) menilai judicial review AD-ART PD diduga ada kekuatan tersembunyi.

Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Gerardus Manyela
BKH Sebut Ada Kekuatan Tersembunyi Judicial Review AD- ART PD ke MA oleh Yusril
Pos-Kupang.Com/ISTIMEWA
WAKETUM DEMOKRAT -Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman

Laporan Wartawan POS KUPANG.COM, Gerardus Manyella

POS KUPANG.COM, KUPANG -Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Benny K Harman (BKH) menilai langkah Prof. Yusril Izha Mahendra,S.H yang mengajukan judicial review AD-ART Partai Demokrat diduga ada kekuatan tersembunyi.

Siapa dan apa motifnya? Dalam siaran pers yang dikeluarkan BKH dan diterima POS KUPANG.COM, Rabu, 13 Oktober 2021, BKH mengatakan, sulit dipahami langkah dari tokoh sekelas Profesor Yusril Ihza Mahendra tampil sebagai pengacara membela kepentingan 4 eks ketua DPC Partai Demokrat yang telah memberinya kuasa untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil AD dan ART Partai Demokrat Hasil Konggres V Tahun 2020 ke MA. Apakah perjuangannya murni untuk membela demokrasi dan menegakkan keadilan hukum seperti yang diklaimnya?

Menurut BKH, sekilas Yusril memang hanya bertindak mewakili 4 orang eks Ketua DPC Partai Demokrat yang telah memberi kuasa hukum kepadanya untuk mengajukan gugatan JR AD dn ART Partai Demokrat ke MA.

Namun jika ditelusuri lebih dalam (duc in altum) keempat orang itu sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung dengan adanya sejumlah norma dalam AD dan ART Partai Demokrat yang mereka klaim bertentangan dengan UU Parpol dan UU tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an (UU PPP);

Lanjut BKH, klaim moral yang juga digunakan Yusril untuk membenarkan langkah sesatnya menggugat keabsahan keputusan konggres V PD seperti untuk memajukan demokrasi dan mendorong demokratisasi internal Parpol juga kehilangan dasar pijakannya bahkan menerapkan standar ganda , karena pada saat yang bersamaan Partai yang dia sendiri pimpin malah tidak mempraktekkan nilai-nilai demokrasi yang hendak dia perjuangkan melalui perkara ini.

Karena itu, kata BKH, pengacara Yusril sebenarnya bekerja untuk kepentingan siapa? Pengacara Yusril patut diduga kuat tidak bekerja untuk membela kepentingan dari pihak-pihak yang telah memberinya kuasa, karena memang tidak ada kepentingan nyata di sana melainkan untuk membela kepentingan dari kekuatan tertentu yang tidak tampak ke permukaan (invisible power).

Kekuatan yang tidak tampak inilah (hidden power), kata BKH, yang sebenarnya memiliki kepentingan politik saat ini, dan kemudian bersekutu dengan (tepatnya memanfaatkan) 4 eks ketua DPC Partai Demokrat menggunakan jasa pengacara Yusril guna memperjuangkan kepentingan politik dari kekuatan tersembunyi (invisible power) tersebut.

Karena yang berkepentingan secara politik sebenarnya adalah kekuatan tersembunyi tersebut (the hidden power) dan bukan empat orang eks ketua DPC Partai Demokrat yang memberinya kuasa maka tidak mustahil yang membiayai jasa hukum pengacara Yusril adalah kekuatan tersembunyi tersebut.

"Saya merasa terlalu besar pengorbanan dari empat orang eks ketua DPC Partai Demokrat yang telah memberi kuasa kepadanya dengan mengeluarkan dana mungkin ratusan miliar hanya untuk meminta norma-norma dalam AD dan ART PD dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan UU Parpol dan UU MA," tulis BKH dalam siaran persnya.

Lalu apa kepentingan politik dari kekuatan tersembunyi itu? Kepentingan mereka ialah menyingkirkan Partai Demokrat dan Ketua Umum AHY dari kontestasi politik menjelang hajatan politik nasional di tahun 2024 nanti.

Partai Demokrat dan AHY oleh kekuatan ini dianggap sebagai batu sandungan atau penghalang utama untuk mewujudkan skenario gelap mereka, karena itu PD dan Ketum AHY harus diganggu, disingkirkan atau diambilalih jika tidak mau bekerja sama dalam skema politik yang mereka desain.

Lantas siapa saja kekuatan-kekuatan tersembunyi tersebut (the hidden power), tentu sangat bervariasi.

"Namun saya ingin menegaskan bahwa langkah Yusril membela empat orang eks kader Partai Demokrat itu tidak terjadi dalam ruang hampa politik, tidak datang begitu saja. Ini adalah titik kulminasi dari berbagai langkah dan proses yang telah berjalan selama ini. Jelas ini bukan perkara biasa, bukan juga soal hukum semata. Dibalik upaya hukum itu ada maksud untuk memperlemah atau "menyingkirkan musuh potensial." Seperti Adolf Hitler yang selalu kampanyekan mendukung negara hukum tapi memperalat hukum untuk mengabsahkan langkah-langkahnya yang jauh dari makna hukum yang sebenarnya. Hukum menurut tafsiran dia sendiri," tulis BKH.(*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved