Breaking News:

Berita Kota Kupang

KTAS NTT Tingkatkan Kapasitas 40 Paralegal Asal 12 Desa di Provinsi NTT

Peningkatan kapasitas paralegal dimaksud dikemas dalam Pelatihan GBV dan Manajemen Kasus untuk Paralegal yang berasal dari 12 Desa.

POS KUPANG/NOVEMY LEO
Puluhan Paralegal LBH APIK NTT bersama Ketua LBH APIK NTT, Ansy Damaris Rihi Dara dan Provinsial Kordinator APIJ NTT, Yedityah Mella pose bersama usai Pelatihan Paralegal, di Grennia Hotel Selasa (25/8/2015). 

POSKUPANGWIKI.COM - KTAS NTT Tingkatkan Kapasitas 40 Paralegal di Provinsi NTT.

Peningkatan kapasitas paralegal dimaksud dikemas dalam Pelatihan GBV dan Manajemen Kasus untuk Paralegal yang berasal dari 12 Desa.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh KTAS NTT, LBH APIK NTT dan didukung Oxfam dan DFAT yang merujuk pada Undang Undang No 16 tahun 2017 tentang Bantuan Hukum.

Koordinator KTAS NTT, Ansi Rihi Dara menjelaskan, walaupun produk Perundang-undangan yang melindungi perempuan sudah mulai banyak saat ini, tetapi angka kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah masih tetap tinggi.

Hal ini karena kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan kasus fenomena gunung es, di mana yang timbul ke permukaan hanyalah sebagian kecilnya saja.

Lokakarya pengintegrasian paralegal ke dalam satgas penanganan masalah perempuan dan anak di desa, Kamis (15/2/2018), di Hotel Elmilia Kupang. Kegiatan ini diinisasi oleh Oxfam
Lokakarya pengintegrasian paralegal ke dalam satgas penanganan masalah perempuan dan anak di desa, Kamis (15/2/2018), di Hotel Elmilia Kupang. Kegiatan ini diinisasi oleh Oxfam (POS KUPANG/NOVEMY LEO)

Lembaga bantuan Hukum atau LBH APIK NTT dalam pendampingan terhadap perempuan dan anak, telah mendampingi 897 kasus hingga sekarang. Kasus KDRT dan kekerasan seksual menjadi kasus terbesar yang didampingi.

"Banyaknya kasus yang dialami perempuan dan anak, telah diimbangi dengan adanya terobosan-terobosan hukum, seperti mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam membantu korban kekerasan," kata Ansi yang juga adalah Program Manager IWILL.

Pasal 15 UU PKDRT menyatakan bahwa Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya- upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk melakukan sejumlah hal.

Baca juga: Biodata dan Profil Ansy Damaris Rihi Dara, Direktris LBH APIK NTT

Baca juga: Direktris LBH APIK NTT Ansi Rihi Dara Raih Local Heroes Award Tribun Institute 2020

Seperti mencegah berlangsungnya tindak Pidana; Memberikan perlindungan kepadakorban; Memberikan pertolongandarurat; Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Peran Masyarakat semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen P3A ) Nomor 6 tahun 2017 Tentang Satgas penanganan masalah Perempuan dan anak. 

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved