Breaking News:

Berita Kota Kupang

DPRD Kota Kupang Ingatkan Pemkot Cek Kepemilikan Tanah di Kawasan Mangrove Oesapa

DPRD Kota Kupang Ingatkan Pemkot Kupang Cek Kepemilikan Tanah di Kawasan Mangrove Oesapa

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM//Irfan Hoi
Anggota komisi III DPRD Kota Kupang, Adi Talli 

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM,  KUPANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang ingatakan pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengecek status kepemilikan tanah di kawasan wisata mangrove sebelum melakukan penataan dan pembangunan wisata di kawasan tersebut.

Komisi III DPRD Kota Kupang yang membidangi pembangunan kawasan permukiman, menyebut, tujuan pembangunan adalah untuk memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat.  Untuk itu, pelaksanaan harus terencana dengan baik.

"Sesuai dengan Perda RDRT itu kawasan itu cocok, pas. Tetapi pemerintah coba melihat tentang kepemilikan tanah disitu, jangan sampai anggaran miliaran yang keluar tapi kemudian digugat oleh masyarakat," kata anggota komisi III, Adi Talli, Senin 4 Oktober 2021.

Politisi PDIP ini menyarankan Pemkot untuk bisa menyelesaikan jika ada persoalan tersebut. Sosialisasi bagi masyarakat, menurutnya juga sangat penting dilakukan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat.

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Kupang Dukung Pembangunan Ekowisata Mangrove di Oesapa Barat

Selain itu, Adi Talli juga menyampaikan kesiapan lain yang perlu diperhatikan adalah jalan masuk ke kawasan itu. Dia menilai jalan masuk yang sempit menyebabkan transportasi akan kesulitan saat keluar masuk wilayah tersebut.

"Jalan itu kan lebarnya 3 meter saja, tempatnya sudah bagus tapi kalau masyarakat mau akses susah, itu juga kan tidak bagus," ujarnya.

Adi mengaku menyetujui pembangunan diarea tersebut. Namun, persoalan dan pengelolaan di kawasan itu, harus dikelola oleh Pemkot sebagai tambahan pendapatan daerah. Dengan pengelolaan di pemerintah, perawatan fasilitas di kawasan itu bisa dianggarkan untuk mencegah kerusakan.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan untuk tidak merusak hutan mangrove yang ada.  Desain yang ada, Adi meminta untuk tetap disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta tetap memperhatikan semua aspek yang berkaitan termaksut masyarakat yang ada disekitar kawasan.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Kupang : 80 PTT Yang Diberhentikan Akan Diangkat Kembali

"Harus ada sosialisasi awal kepada masyarakat, terkait dengan desainnya, pengelolaanya, dan lain-lain semua," tandasya. (*)

Baca Berita Kota Kupang Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved