Berita Nasional
Daftar Lengkap Gaji Presiden, Wapres, Anggota DPR, MPR, BPK,MA Hingga Bupati
Apakah kalian bisa menebak gaji para pejabat dari Presiden hingga anggota DPR? Yuk kita baca bersama
Penulis: Maria Enotoda | Editor: maria anitoda
lihat foto
Sedangkan untuk tunjangan presiden sendiri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.
Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Baca juga: Beredar Video Mensos Risma Marah Sebut Kata Tembak Sosok Ini Minta Jokowi Tegur Risma: Tolonglah
Untuk Presiden Indonesia bisa mendapatkan tunjangan sebesar Rp 32.500.000.
Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 22.000.000.
BACA JUGA BERITA LAINNYA:
Krisdayanti baru-baru ini membuat heboh publik.
Pasalnya istri Raul Lemos ini mengungkapkan gaji sebagai seorang anggota dewan di DPR RI.
Hal yang tak biasa dilakukan oleh seorang anggota DPR RI sepertinya.
Ungkapan bblak-balkkan ini pun direspon positif oleh beberapa pihak.
Tetapi ada juga pihak yang malah mempertanyakan Krisdayanti mengenai pernyataannya soal gaji anggota DPR RI.
Melansir Kompas.com, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpandangan, pendapatan anggota DPR yang diterima setiap bulannya belum diimbangi dengan kinerja yang baik.
Hal ini disampaikan Lucius merespons pernyataan anggota DPR Krisdayanti yang mengaku mendapat gaji pokok sebesar Rp 16 juta dan tunjangan sebesar Rp 59 juta setiap bulannya.
"Terbongkarnya jumlah pendapatan anggota DPR ini tentu saja membuat kita serasa bermimpi. Bagaimana bisa dengan pendapatan sebesar itu kinerja DPR selalu buruk?" kata Lucius saat dihubungi, Rabu 15 September 2021. Menurut Lucius, buruknya kinerja DPR tercermin dari sedikitnya rancangan undang-undang (RUU) yang dapat disahkan oleh DPR. "Bayangkan betapa tak masuk akalnya dengan pendapatan fantastis anggota DPR itu, selama dua tahun pertama masa jabatan mereka, baru ada 4 RUU Prioritas yang mampu disahkan," ujar Lucius.
Sementara, di bidang anggaran, Lucius menilai sumbangsih DPR untuk memastikan prioritas bagi rakyat seolah tak terdengar.
Begitu pula di bidang pengawasan, di mana menurut Lucius DPR seolah tenggelam di tengah gerak cepat pemerintah.
