Fraksi PAN DPRD Ngada Minta Pemda Perhatikan Ruas Jalan Damu-Siring-Maronggela

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, BAJAWA-Sekretaris Fraksi PAN DPRD Ngada Yohanes Don Bosko Ponong menyampaikan pokok-pokok pikiran berkenaan dengan tanggapan atas pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ngada tahun anggaran 2021, yang berlangsung pada, Jumat 24 September 2021 bertempat di Ruang Paripurna DPRD Ngada.

Dihadapan wakil bupati Ngada Raymundus Bena yang hadir pada saat itu, juru bicara fraksi PAN yang akrab disapa Bosko ini mengatakan, pemerintah kabupaten Ngada harus melihat kembali program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam APBD induk tahun 2020 yang pelaksanaanya dibatalkan sebagai akibat dari refocusing dan realokasi.

Fraksi juga meminta konsistensi pemerintah agar anggaran sebesar Rp. 34 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) harus diperuntukan bagi bantuan rumah ibadah dengan tidak mengubah angka sesuai dengan penyerahan simbolis yang dilakukan oleh mantan bupati Ngada Paulus Soliwoa.

Terhadap hal ini, Bosko yang juga anggota DPRD termuda ini mengingatkan agar pemerintah tidak boleh menipu umat dan pemuka agama, karena pada saat penyerahan kemarin mereka menyambut dengan hati gembira bahkan kepada kita yang hadir dikalungi oleh pemuka agama.

Baca juga: DPRD Ngada Nilai Pemberhentian Dewan Pengawas PDAM Syarat Tendensi Politik

Fraksi juga meminta kepada pemerintah untuk mengakomodir kembali pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang terserap pada saat reses dan kunjungan kerja agar tidak boleh secara sepihak dicoret oleh pemerintah, karena pokir merupakan aspirasi konstitusional sebagai bagian dari perencanaan politis sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Bosko yang juga alumni aktivis PMKRI ini meminta kepada pemerintah agar sesuai dengan panca cita ke tiga yakni mengemvangkan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah, maka fraksi PAN meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan ruas jalan Damu-Siring-Maronggela.

Ruas jalan ini pada tahun 2018 pernah dikerjakan dengan menggunakan dana desa Benteng Tawa dan Dana Desa Wolomeze kecamatan Riung barat. Saat ini ruas jalan tersebut sudah rusak berat dan tidak bisa dilalui kendaraan, karena tidak diikuti dengan peningkatan agregat, lapen bahkan HRS. Pembahasan tentang ruas jalan ini ramai dibicarakan pada saat Musrenbangdes tingkat kecamatan Riung barat.

Bosko menambahkan bahwa, jika ruas jalan ini lancar, maka masyarakat dan pemerintah desa Benteng Tawa Raya ke Maronggela ibu kota kecamatan Riung barat akan tempuh dalam waktu 45 menit, karena sangat singkat.

Baca juga: Dapat Opini WTP, Fraksi Nasdem DPRD Ngada Ingatkan Bahwa WTP Bukan Tujuan Akhir

"Kalau sekarang sangat jauh harus ditempuh dalam waktu lima jam. Karena start dari Lindi Desa Benteng Tawa harus lewat kecamatan Bajawa utara, Soa, Wolomeze, Wangka, baru masuk Maronggela" Ujar Bosko dengan nada memprihatinkan

Terhadap ruas jalan ini, Bosko menegaskan bahwa jika masih ada wilayah yang masuk dalam kawasan hutan, maka kewajiban pemerintah untuk melakukan komunikasi dengan kementerian kehutana agar mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Pemerintah tidak boleh menempatkan masalah di atas, kemudian manusia di bawah. Padahal ini untuk kepentingan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, saya berharap jika dalam masa sidang perubahan ini belum dianggarkan tetapi APBD induk 2022 harus sudah dianggarakan oleh pemerintah terhadap ruas jalan Damu-Siring-Maronggela, juga ruas jalan Mok-Mbazang-Warunembu" jelas Bosko.

Selanjutnya pimpinan komisi I DPRD Ngada ini juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi ekonomi masyarakat sebagai akibat dari virus corona, badai seroja, banjir bandang Malapedho Desa Inerie Kecamatan Inerie juga banyak ternak babi yang mari karena firus babi Afrika. Bosko berharap ketika ada bencana yang menimpa masyarakar pemerintah harus sigap agar gairah ekonomi masyarakat bisa muncul kembali.

Pada bagian akhir dari penyampaian pandangan umum fraksi Bosko meminta kepada pemerintah untuk membangun tembok penahan tanah di belakang kampung Bajawa, peningkatan ruas jalan Rakaba-Were, peningkatan ruas jalan Pomajoe-Tiwutoda, dan peningkatan ruas jalan Pomajoe-Malamako.
Selanjutnya Bosko meminta kepada pemerintah untuk perbaikan irigasi di Ize Desa Nginamanu barat, peningkatan jalan Waebana Meze-Paulewa menuju Sarakolo, peningkatan jalan Wokolo-Ratepaga, peningkatan jalan Libunio-Malamaku, peningkatan jalan Lagurea-Pomakela, peningkatan jalan Turetura-Kadhahuza di Kecamatan Soa.

Selain itu Bosko meminta perhatian pemerintah untuk peningkatan jalan Nanggosat-Kazukerok Desa Benteng Tawa. Peningkatan jalan Maronggela-Ria I menuju Latung Kecamatan Riung. Peningkatan jalan Ngoton-Namut Desa Wolomeze II Kecamatan Riung barat. Peningkatan jalan Lampatabhi menuju Munting Desa Ngara Kecamatan Riung barat. Peningkatan jalan Padagala-Kurubhoko kecamatan Wolomeze, dan perhatian perluasan jaringan air bersih di Desa Mainai Kecamatan Wolomeze. (*)

Baca Berita Ngada Lainnya