Ahok Dukung Subsidi BBM Dialihkan dari Bensin ke Pertalite

Ahok Dukung Subsidi BBM Dialihkan dari Bensin ke Pertalite

POS-KUPANG.COM - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung rencana penghapusan bensin sebagai bahan bakar kendaraan.

Sebagai gantinya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendorong masyarakat untuk menggunakan Pertalite.

Bahkan kalau kebijakan subsidi barang masih diberlakukan, maka dia mengusulkan subsidi dialihkan ke Pertalite.

Ahok mendukung pengalihan ke Pertalite lebih karena pertimbangan ramah lingkungan sekaligus untuk mengawetkan mesin kendaraan.

Dia pun membandingkan RON antara bensi dan Pertalite. Bensin RON 88, sedangkan Pertalite RON 90.

Sebab, semakin tinggi RON bahan bakar, kualitasnya akan semakin baik.

Baca juga: Berpisah dari Ahok BTP, Veronica Tan Ternyata Kebagian Jatah Harta Pasca Cerai, Lihat Peninggalannya

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar pemerintah mulai tahun depan melakukan perubahan skema pemberian subsidi bagi LPG 3 kg.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, Banggar merekomendasikan subsidi LPG langsung diberikan dalam bentuk non-tunai kepada rumah tangga/keluarga yang berhak.

Dia mengatakan, besaran subsidi akan diberikan dalam jumlah yang tetap setiap bulannya kepada keluarga yang berhak menerima subsidi. Pemerintah akan mentransfer langsung subsidi tersebut kepada penerima manfaat.

"Dan LPG 3 kg dijual harga keekonomian, sama dengan harga LPG non  subsidi lainnya, untuk menghilangkan disparitas harga LPG di pasar," ungkapnya Selasa 14 September 2021.

Atas rekomendasi yang diberikan Banggar ini, pemerintah meminta waktu untuk mengimplementasikannya.

Baca juga: Dikunjungi Akbar Djohan, Ahok Apresiasi Kerja Sama KIP dan Pertamina dalam Bisnis BFO

Menanggapi permintaan ini, menurutnya, Banggar memberikan batas waktu sampai Juli 2022 untuk mengimplementasikannya.

"Banggar memberikan waktu kepada pemerintah sampai Juli 2022. Banggar juga merekomendasikan menghilangkan biaya kompensasi kenaikan harga, sebagai akibat selisih harga produksi dan penetapan harga dari pemerintah, di luar skema subsidi untuk orang miskin," jelasnya.

Subsidi Pindah ke Orang

Subsidi energi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sampai saat ini masih berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, baik untuk tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) maupun Bahan Bakar Minyak (BBM).

Subsidi bersifat terbuka ini dinilai tidak tepat sasaran karena siapapun bisa mengaksesnya, termasuk juga orang kaya.

Ahok pun mendorong agar pemerintah memberikan subsidi BBM secara tertutup atau mengubah skema pemberian subsidi dari semula berbasis pada komoditas menjadi pada orang.

"Intinya, subsidi sebaiknya langsung ke rakyat, bukan di barang," ungkap Ahok, Senin 27 September 2021.

Ahok pun mendukung rencana penghapusan BBM jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 88 atau Premium.

Baca juga: Ada Kolam hingga Bisa Main Golf, Intip Rumah Mewah Ahok dan Puput Nastiti Devi, Fasilitas Komplit!

Bahkan, dia mengusulkan, bila subsidi berbasis pada komoditas, subsidi BBM Public Service Obligation (PSO) sebaiknya digeser ke Pertalite.

Selain karena lebih ramah lingkungan dengan nilai oktan lebih tinggi yakni RON 90, menurutnya saat ini penjualan BBM juga didominasi oleh Pertalite, yakni mencapai 80% dari total penjualan BBM Pertamina.

"Jika subsidi bisa langsung ke rakyat, mungkin ke depannya tinggal Pertamax dan Pertamax Turbo agar tidak terjadi pencemaran lingkungan BBM oktan rendah," jelasnya.

Pemerintah berencana menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 134,03 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, naik 4,3% dibandingkan outlook subsidi energi pada 2021 sebesar Rp 128,47 triliun.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan RAPBN 2022, subsidi energi pada RAPBN 2022 tersebut direncanakan terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kilo gram (kg) Rp 77,55 triliun dan subsidi listrik Rp 56,48 triliun.

Subsidi BBM pada RAPBN 2022 tersebut diperkirakan meningkat 15,9% bila dibandingkan dengan outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 66,94 triliun.

Bensin Premium memang tak lagi diberikan subsidi, namun pemerintah tetap memberikan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) karena menjual BBM Premium ini sesuai penugasan pemerintah, termasuk harga jual yang masih ditentukan oleh pemerintah.

Baca juga: Ahok Ternyata Suka Bocorkan Data Dugaan Mark Up Anggaran Saat Jadi Anggota DPR RI Dulu, Pantesan!

Karena harga jual masih diatur pemerintah, maka selisih antara harga jual dan harga keekonomian ini lah yang harus dibayarkan pemerintah berupa klausul bernama "kompensasi".

Untuk diketahui, Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masih menjual BBM RON 88 atau Premium, dan bahkan masih diberikan subsidi.

Berbeda dengan negara tetangga lainnya di Asia Tenggara yang menjual bensin dengan nilai oktan terendah 90/91 seperti di Thailand, Filipina, dan Laos.

Sedangkan Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja menjual bensin paling rendah dengan kualitas RON 92 atau setara Pertamax.

Adapun Malaysia satu-satunya negara di ASEAN yang menjual bensin paling rendah dengan kualitas RON 95.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat menyebut hanya ada empat negara di dunia yang sampai saat ini masih mengkonsumsi Premium. Indonesia menjadi salah satu dari empat negara tersebut.

Arifin mengajak masyarakat untuk beralih ke BBM dengan RON yang lebih tinggi, karena tidak hanya bagus untuk mesin, namun juga lebih ramah lingkungan.

"Masih ada empat negara di dunia masih gunakan Premium. Kita tertinggal dari Vietnam yang sudah Euro 4 dan akan masuk ke Euro 5, Kita masih Euro 2," paparnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (26/08/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan ke depannya teknologi kendaraan akan terus berkembang, di mana teknologi ini menuntut kualitas BBM yang lebih baik. Dia kembali mengajak masyarakat untuk beralih ke BBM dengan nilai oktan lebih tinggi seperti Pertamax.

"Dalam hal ini kami mohon dukungan bagaimana bisa merespons ini dengan baik, outlet penjualan Premium dikurangi pelan-pelan," ucapnya.

Sumber: cnbcindonesia.com

Berita nasional lainnya