Jelang Musda Partai Demokrat NTT: Jefri-Leo Lelo Kantongi Tiga Dukungan Ganda

POS-KUPANG.COM- DUA Calon Ketua Dewan Pimpina Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi NTT, Jefri Riwu Kore dan Leonardus Lelo sama-sama mendulang dukungan dari 12 DPC Partai Demokrat. Tiga DPC Partai Demokrat di antaranya memberi dukungan ganda.

Ketiga DPC dimaksud, yaitu DPC Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan DPC Partai Demkorat Kabupaten Sumba Barat.

Hal ini diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang yang juga loyalis Jefri Riwu Kore, Winston Neil Rondo dalam acara Jurnal Politik yang diselenggarakan Pos Kupang, Rabu 22 September 2021.

Kegiatan bertajuk Adu Kuat Di Musda Partai Demokrat NTT itu juga dihadiri Calon Ketua DPD Partai Demokrat NTT Leonardus Lelo. Acara dipandu wartawan Pos Kupang Alfons Nedabang.

Baca juga: Ini Dia Kader Partai Demokrat NTT Pertama yang Banting Stir Memilih Ikut Kepengurusan Moeldoko

Winston menegaskan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang mendukung Jefri Riwo Kore dan Ferdinandus Leu sebagai Calon Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT periode kedua.

"Kami bersama dengan 12 Ketua DPC yang lain bahkan kalau melirik ke belakang kami sudah memasukkan 13 dukungan. Kita ada dalam satu rumah besar Demokrat. Suka tidak suka tiap lima tahun pasti ada Musda, ada Muscab. Berbeda pilihan itu biasa tapi kita tetap bersaudara," kata Winston.

Mangan anggota DPRD Provinsi NTT ini menyebut DPC Partai Demokrat yang mendukung Jefri Riwu Kore.

Selain Kabupaten Kupang, turut mendukung adalah Kota Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Sumba Barat Daya (SBD) dan Sumba Barat).

"Ada tiga DPC yang memberi dukungan ganda, yaitu TTU, Sumba Barat Daya dan Sumba Barat," sebutnya.

Ia mengatakan, keabsahan dukungan diputuskan DPP setelah melakukan verivikasi berkas dukungan calon.

Baca juga: Partai Demokrat NTT Pastikan Tak Ada Kader yang ke KLB Deli Serdang

"Biarkan mekanisme partai yang menyelesaikan sebab kalau diserahkan pada proses pertarungan, politik transaksinya akan jadi sangat kejam bahkan isu-isu seperti identitas, suku, agama dan lain-lain pasti masuk seperti biasanya dalam politik elektoral kita," katanya.

Mengenai alasan mendukung Jefri Riwu Kore, Winson mengatakan, kepemimpinannya sudah terbukti.

"Saya kira kepemimpinan Jeriko ini memberi harapan memberi inspirasi baru buat kita. Memang kalau kita periksa track record 5 tahun ada kekurangan tetapi bagaimana menalayani sebuah partai yang tumbuh yang kuat itu menurut saya terbukti," kata Winston.

"Pemilu legislatif memang ada penurunan (jumlah kursi) tapi tren daerah ini hampir sama dengan pusat. Di pusat kalau politik identitas nasionalis harus Islam dan macam-macam dari 10-19 persen di tahun 2014 turun menjadi 7 persen. Ternyata itu juga dialami di kabupaten/kota dan di provinsi. Pilkada-pilkada kita memenuhi target, 30 persen target nasional kita penuhi baik Pilkada 2017, 2018 maupun 2020," paparnya.

Faktor berikut, kata Winston, partai memprioritaskan 70 persen caleg namun ternyata kontribusinya tidak signifikan.

"Teman-teman yang teriak soal Pileg misalnya, dia justru sumbangannya tidak sampai 1000 suara di pileg di kursi dapil provinsi," tukasnya.

Tunda Musda

Winston juga menginformasikan bahwa pelaksanaan Musda Partai Demokrat NTT ditunda hingga waktu belum ditentukan. Dalam perumusan surat tersebut, kata Winston, penundaan diputuskan dari DPP namun tidak dijelaskan alasan penundaan.

"Kami duga itu ada urusan dengan besok kalau tidak salah ada sidang lanjutan gugatan di PTUN pihak kubu KLB Moeldoko. Bisa jadi DPP ingin berkonsentrasi. Kalau saya dengar persiapan teknis lokal sudah aman," ujarnya.

Winston mengatakan, perubahan mendasar yang dilihat dalam partai adalah terlalu banyak konflik yang kemungkinan terjadi di Musda dan Muscab mempengaruhi persiapan partai untuk masuk Pileg, Pilpres dan lainnya sehingga kewenangan demokratis yang dimiliki oleh Musda provinsi, Muscab kabupaten diambil alih oleh DPP Partai Demokrat.

"Saya bayangkan dalam suasana terkait dengan gugatan PTUN Moeldoko dan sebagainya kecenderungan DPP kelihatannya main aman tapi bisa jadi ya bisa jadi tidak," katanya.

Sikap Leo Lelo

Sementara Leonardus Lelo mengatakan, maju mundurnya daerah maupun negara ditentukan oleh kekuatan partai politik. Parpol diberi hak istimewa untuk mengelola negara baik eksekutif maupun legislatif.

"Jadi kesimpulannya partai politik itu punya hak istimewa tampil luar biasa untuk bagaimana menentukan maju mundurnya negara, maju mundurnya daerah," katanya.

Politisi yang akrab disapa Leo Lelo ini mengatakan, dalam Undang-Undang partai politik yang sudah direvisi dengan UU Nomor 2 Tahun 2021, fungsi partai politik sudah jelas.

Begitupun pada Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing -masing partai politik, termasuk Partai Demokrat sudah memberikan keleluasaan pada setiap kader untuk bisa maju dalam hajatan termasuk internal partai melalui Musda maupun Musyawarah Cabang (Muscam) atau musda luar biasa maupun muscam luar biasa.

"Itu sudah ditegaskan dalam UUD tahun 2020 yang disahkan di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 18 Mei masih diakui sampai detik ini sekalipun ada persoalan ada gerakan pengambilalihan partai Demokrat itu fenomena biasa," ujar Leo Lelo.

"Juga di Peraturan Organisasi (PO) Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Musda atau Muscab sudah ditegaskan di situ. AD/ART tahun 2020 itu sudah menegaskan bahwa setiap kader yang ingin maju menjadi calon ketua di masing-masing tingkatkan terutama di DPD maupun DPC itu harus mendapatkan dukungan minimal 30 persen.

Tapi di Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 3 Mei tahun 2021 menegaskan bahwa seseorang itu layak untuk dicalonkan apabila mendapat dukungan minimal 20 persen. Nanti saat proses Musda diusulkan ke DPP dan DPP mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan siapa yang layak menjadi ketua DPD. Itu mekanisme internal partai politik dalam hal ini Partai Demokrat," jelas Leo Lelo.

Ia mengungkapkan, dalam perjalanan, sebagai kader dia sudah menyatakan siap sejak Februari tahun 2020. Selanjutnya pada bulan November 2020, Leo Lelo sudah mendapat dukungan dari DPC -DPC.

"Waktu itu juga saya membuat pernyataan di media online bahwa karena dengan syarat minimal yang ditentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan organisasi, saya siap untuk maju menjadi calon ketua DPD NTT sampai dengan saat ini," tegasnya.

Syarat 20 persen tersebut, lanjut Leo Lelo, sudah terpenuhi. Jika saling klaim di media, menurutnya itu hal yang biasa. Itu merupakan dinamika internal sehingga dia tidak mempermasalahkan karena inilah proses berdemokrasi dalam berpartai politik.

"Saya berpikir sudah (mendapatkan dukungan). Saya mendapatkan dukungan 12. Dari 12 itu sudah diserahkan ke DPP nanti DPP akan memverifikasi untuk sah dan tidaknya," katanya tanpa merinci 12 DPC dimaksud.

Leo Lelo memberi alasan mencalonkan diri sebagai ketua. "Saya siap membantu rakyat bersama seluruh kader baik pengurus, anggota maupun fraksi baik di provinsi maupun kabupaten sebagai kekuatan bersama. Artinya apa? Dari sisi politik kita harus menang dalam pileg, pilpres maupun pilkada. Itu komitmen sebagai kader," tandas Leo Lelo. (michaella uzurasi)

Baca Berita NTT Lainnya