Benny Wenda Salahkan Kematian Nakes pada Tindakan Keras TNI untuk Pertambangan Papua & Kelapa sawit

Benny Wenda Salahkan Kematian Nakes pada Tindakan Keras TNI untuk Pertambangan Papua dan Kelapa Sawit

POS-KUPANG.COM - Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat menyalahkan militer Indonesia atas serangan di sebuah puskesmas di Kiwirok, dekat perbatasan Papua Nugini, di mana seorang perawat tewas.

Presiden Sementara Benny Wenda dari ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) telah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas tuduhan oleh pihak berwenang Indonesia terhadap tentara Papua Barat, mengatakan bahwa peningkatan kekerasan adalah karena militerisasi kawasan untuk melindungi bisnis dan untuk "menghancurkan mereka" arahan kebijakan dari Jakarta melawan perlawanan Papua Barat.

Indonesia memiliki gugatan tentara Papua Barat menyerang rumah sakit dan membunuh perawat Gabriella Meilani di Kiwirok.

Baca juga: Penangkapan Oknum ASN Yahukimo Pemasok Senjata untuk KKB Papua Didukung Barang Bukti

Namun Wenda mengaku, menurut sumber yang diwawancarainya, bentrokan itu bermula dari seorang dokter migran Indonesia yang mengancam warga dengan pistol.

“Ini memicu penyelidikan Tentara Papua Barat. Seorang perawat melarikan diri dari tempat kejadian dan jatuh ke lereng, hingga melukai dirinya sendiri,” kata Wenda.

Indonesia telah mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru sejak Desember 2018, menggusur puluhan ribu warga sipil dari Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Sorong.

Tidak menjaga keamanan orang Papua

“Pasukan ini tidak ada di sana untuk mempertahankan ‘kedaulatan’ Indonesia atau menjaga keamanan rakyat saya; mereka ada di sana untuk melindungi operasi penambangan ilegal, untuk mempertahankan perkebunan kelapa sawit yang merusak hutan hujan kita, dan untuk membantu membangun Jalan Raya Trans-Papua yang akan digunakan untuk bisnis Indonesia – bukan untuk rakyat Papua Barat,” kata Wenda.

“Pemerintah Indonesia menciptakan kekerasan dan kekacauan untuk memberi makan pasukan ini. Seperti yang diperintahkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, 'hancurkan dulu. Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti'.

"Pernyataan itu ditegaskan kembali [pada Senin], dan didukung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD."

Baca juga: Para Nakes Gelar Doa Bersama untuk Gabriella Korban KKB Papua, Kadis Kesehatan Minta Maaf 

Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan dua saudaranya pada April tahun lalu adalah contoh bagaimana kebijakan ini berhasil.

“Tentara Indonesia membunuh dua bersaudara itu pada April tahun lalu. Berbulan-bulan kemudian tentara menyiksa dan membunuh pendeta,” kata Wenda.

Tentara Indonesia yang harus disalahkan

“Dalam kedua kasus tersebut, militer menyalahkan Tentara Papua Barat atas serangan tersebut – tetapi komisi hak asasi manusia dan pengadilan militer Indonesia sendiri menemukan bahwa tentara Indonesia yang harus disalahkan. Pola serupa akan terungkap dengan kejadian di Kiwirok.”

Wenda mengatakan Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat untuk menyelidiki kekerasan ini dan menghasilkan laporan independen berdasarkan fakta, sejalan dengan seruan 84 negara internasional.

“Larangan Indonesia terhadap media, kelompok hak asasi manusia, dan lembaga bantuan memasuki Papua Barat harus segera dicabut. Jika Indonesia mengatakan yang sebenarnya tentang peristiwa ini, mengapa terus menyembunyikan Papua Barat dari dunia?” katanya.

“Perang ini tidak akan pernah berakhir sampai Presiden Widodo duduk bersama saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan tentang 'pembangunan', tentang berapa banyak jembatan dan jalan yang dibangun."

"Ini tentang kedaulatan kita, hak kita untuk menentukan nasib sendiri - kelangsungan hidup kita."

Kasus Kiwirok Bukan Untuk Papua Merdeka

Aksi kekerasan dan penyerangan kepada tenaga kesehatan, hingga membakar gedung puskesmas dan Sekolah Dasar di Kiwirok, Pegunungan Bintang, dinilai keji oleh Komnas HAM.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua dan Papua Barat, Frits Ramandey mengatakan aksi tersebut tidak terpuji dan murni criminal.

Menurutnya fasilitas bahkan tenaga kesehatan dan pendidikan merupakan relawan kemanusiaan yang harus dilindungi.

“Ini sudah sangat tidak manusiawi,” bebernya.

Baca juga: Aksi Kejam KKB Papua, Aniaya dan Bunuh Nakes yang Bertugas, Begini Permintan Gubernur Papua

Frits menjelaskan kelompok sipil bersenjata sudah melenceng dari perjuangan mereka selama ini.

Dia mencatat selama perjuangan, TNP-PB OPM tidak pernah melakukan aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan, guru termasuk merusak fasilitas apalagi membakar.

“Saya ikuti tidak ada aksi pembakar gedung maupun menyerang nakes dan guru, baru tahun ini terjadi di Puncak dan Pegunungan Bintang,” tegasnya.

Frits menilai aksi yang dilakukan sudah melenceng dari perjuangan mereka dan aksi ini murni kejahatan.

“Ini bukan perjuangan tapi kejahatan dan patut ditindak,” tegasnya.

Diketahui KKB Pimpinan Lamek Taplo melakukan aski penyerangan dan pembakaran di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin 13 September 2021 pagi.

Selain melakukan baku tembak dengan aparat, KKB pun melakukan pembakaran fasilitas umum antara lain, Gedung SD, Puskesmas, Kantor Kas Bank Papua, Pasar bahkan rumah warga.

Ironisnya dalam aksi itu, KKB pun melakukan penyerangan terhadap 8 tenaga medis. (*)

Sumber: asiapacificreport.nz

Berita KKB Papua lainnya