Breaking News:

KKB Papua

Benny Wenda Salahkan Kematian Nakes pada Tindakan Keras TNI untuk Pertambangan Papua & Kelapa sawit

Indonesia memiliki gugatan tentara Papua Barat menyerang rumah sakit dan membunuh perawat Gabriella Meilani di Kiwirok.

Editor: Agustinus Sape
(RNZI/Korol Hawkins/kolase Pos-Kupang.com
Benny Wenda 

Benny Wenda Salahkan Kematian Nakes pada Tindakan Keras TNI untuk Pertambangan Papua dan Kelapa Sawit

POS-KUPANG.COM - Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat menyalahkan militer Indonesia atas serangan di sebuah puskesmas di Kiwirok, dekat perbatasan Papua Nugini, di mana seorang perawat tewas.

Presiden Sementara Benny Wenda dari ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) telah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas tuduhan oleh pihak berwenang Indonesia terhadap tentara Papua Barat, mengatakan bahwa peningkatan kekerasan adalah karena militerisasi kawasan untuk melindungi bisnis dan untuk "menghancurkan mereka" arahan kebijakan dari Jakarta melawan perlawanan Papua Barat.

Indonesia memiliki gugatan tentara Papua Barat menyerang rumah sakit dan membunuh perawat Gabriella Meilani di Kiwirok.

Baca juga: Penangkapan Oknum ASN Yahukimo Pemasok Senjata untuk KKB Papua Didukung Barang Bukti

Namun Wenda mengaku, menurut sumber yang diwawancarainya, bentrokan itu bermula dari seorang dokter migran Indonesia yang mengancam warga dengan pistol.

“Ini memicu penyelidikan Tentara Papua Barat. Seorang perawat melarikan diri dari tempat kejadian dan jatuh ke lereng, hingga melukai dirinya sendiri,” kata Wenda.

Indonesia telah mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru sejak Desember 2018, menggusur puluhan ribu warga sipil dari Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Sorong.

Tidak menjaga keamanan orang Papua

“Pasukan ini tidak ada di sana untuk mempertahankan ‘kedaulatan’ Indonesia atau menjaga keamanan rakyat saya; mereka ada di sana untuk melindungi operasi penambangan ilegal, untuk mempertahankan perkebunan kelapa sawit yang merusak hutan hujan kita, dan untuk membantu membangun Jalan Raya Trans-Papua yang akan digunakan untuk bisnis Indonesia – bukan untuk rakyat Papua Barat,” kata Wenda.

“Pemerintah Indonesia menciptakan kekerasan dan kekacauan untuk memberi makan pasukan ini. Seperti yang diperintahkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, 'hancurkan dulu. Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti'.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved