Warga Mulai Hemat Air Bersih, Kekeringan Esktrem Melanda NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang mengeluarkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) Dasarian II, 20 September 2021 menunjukan pada umumnya wilayah NTT memilik HTH dengan kategori sangat pendek (1-5 hari) hingga (6-10 hari).

"Berdasarkan pantauan ini, masih ada wilayah atau daerah tertentu yang mengalami ekstrem kekeringan panjang hingga 60 hari," kata Kepala Stasiun Klimatologi Kupang, Rahmattulloh Adji.

Ia menyebut masih terdapat wilayah yang memiliki HTH dengan kategori ekstrem panjang (<60 hari) yakni kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Baca juga: Reok Barat Kabupaten Manggarai Dilanda Kekeringan, Petani Mengeluh Ternak Kurus 

Adji menyampaikan analisis Dasarian II September 2021 pada umumnya wilayah NTT mengalami curah hujan dengan kategori rendah (0-50 mm). Namun, di sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, sebagian kecil Kabupaten Ngada dan sebagian kecil Kabupaten Ende mengalami curah hujan dengan kategori (51-150 mm).

Ia mengatakan, berdasarkan peta prakiraan peluang curah hujan dasarian III September 2021 pada umumnya wilayah NTT diprakirakan memiliki peluang curah hujan <20 mm sebesar 61-100 persen.

Sedangkan di sebagian Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, sebagian besar Kabupaten Manggarai Timur dan sebagian Kabupaten Ngada diprakirakan memiliki peluang curah hujan 21-50 mm hingga 51-90 persen.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT Ambrosius Kodo mengatakan, ada empat daerah dikabarkan telah mempersiapkan keperluan untuk menghadapi ancamam kekeringan. Ada daerah yang telah menetapkan status siaga kekeringan dan sedang melakukan distribusi air bersih bagi warga.

Ambrosius menyebut empat daerah dimaksud, yaitu Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Timur, Sikka dan Kota Kupang. Khusus Sabu Raijua, Pemkab telah menetapkan siaga darurat dan sedang melakukan pendistribusian air bersih.

Baca juga: Bulog Ruteng Antisipasi Kekeringan

Sementara tiga daerah lainnya, saat ini masih melakukan persiapan pendistribusian air bersih. BPBD NTT telah membentuk kelompok kerja untuk menganalisis dalam penanggulangan kekeringan.

"BPBD sudah membentuk Kelompok Kerja Penanganan Kekeringan (Pokker) yang terdiri dari lintas perangkat daerah juga akademisi. Tugas Pokker adalah melakukan kajian dan menganalisis data dan informasi guna memberi rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka menetapkan kebijakan penanganan kekeringan," jelas Ambrosius di Kupang, Selasa (21/9).

Ia menjelaskan, Pokker ini dibentuk pada tanggal 31 Agustus 2021 lalu melalui rapat antar sektoral di NTT.

Ambrosius meminta BPBD di daerah untuk bisa memasukan data pendukung dan laporan agar dianalisis. Dari hasil analisis jika ditemukan BPBD daerah tidak bisa menangani, maka BPBD provinsi akan mengambil langkah antisipasi.

Meski begitu, BPBD provinsi baru bisa mengambil kebijakan lebih jauh bila daerah telah menetapkan status.

"Provinsi juga akan mengambil langkah untuk penetapan tanggap darurat di provinsi. Dari penetapan ini baru bisa dimungkinkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)," katanya.

Ambrosius menjelaskan, kekeringan bisa berlangsung hingga Oktober pada minggu kedua. Hal ini disesuaikan dengan prakiraan BMKG yang menyebutkan musim hujan baru akan terjadi pada November.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemprov NTT telah mengeluarkan surat edaran ke BPBD di daerah agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk penanganan kekeringan.

Ambrosius mengingatkan BPBD di daerah untuk tetap memperhatikan rilis dari BMKG terkait dengan kekeringan. BPBD daerah juga diminta untuk mendata luas lahan, jumlah jiwa, jumlah kepala keluarga terdampak untuk menetapkan langkah penanganan kekeringan.

Ambrosius mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat air bersih. Para petani juga diimbau untuk menanam tanaman yang tidak boros air.

Untuk persiapan bantuan lainnya, Ambrosius mengatakan, BPBD NTT telah menyiapkan bantuan beras, namun penyaluran baru bisa dilakukan tergantung penetapan di daerah.

69 Desa Zona Merah

Plt Kepala BPBD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Yeri Nakamnanu menyebut ada 69 desa masuk zona merah bencana kekeringan. Hal itu berdasarkan kajian resiko bencana."Bencana kekeringan ini menjadi langganan kita di TTS.

Tiap tahun pasti ada desa yang mengalami kekeringan. Namun untuk tahun ini, kita belum menerima laporan bencana kekeringan dari pemerintah desa," kata Yeri di SoE, Selasa (21/9).

Menurut Yeri, jika terjadi bencana kekeringan maka BPBD akan melakukan droping air bersih ke desa yang mengalami kekeringan dengan menggunakan mobil tangki milik BPBD.

"Mobil tangki air kita hanya satu unit inilah yang menjadi kendala dalam melakukan pendistribusian air bersih," ujarnya.

Ia mengimbau kepala desa untuk segera membuat laporan jika terjadi bencana kekeringan di wilayahnya. "Segera laporkan jika terjadi bencana kekeringan biar kita segera melakukan pendistribusian air bersih," katanya.

Dampak kekeringan mengakibatkan beberapa areal persawahan di Kabupaten Sumba Timur tidak dapat ditanami. Hal tersebut diperparah dengan proyek perbaikan Bendungan Kambaniru yang rusak akibat badai Seroja awal April 2021 lalu, belum juga rampung.

Petani Kambaniru Yunus Hanji Anduwacu (51) tidak dapat mengerjakan sawah pada musim ini. Warga Kelurahan Malumbi, Kecamatan Kambera mengaku biasa kerja sawah untuk tiga musim tanam setiap tahunnya.

"Tahun ini saya tidak bisa kerja sawah karena kondisi seperti ini. Sawah kering," ujar Yunus.

Saat ini, Yunus bersama keluarganya mengusahakan lahan di belakang rumah untuk menanam sayur dengan air sumur bantuan. Selain berharap dari usaha sayur, Yunus juga berharap pada usaha tenun ikat yang dikerjakan istrinya, Lusiana Kondalunga (47).

Data Kekeringan

Bupati Sikka Robby Idong memerintahkan BPBD mendata semua desa yang mengalami dampak kekeringan, seperti kekurangan air dan stok pangan menepis atau berkurang.

"Laporan ada yang sudah masuk, ada juga yang belum. Kami sudah siapkan langkah penanganan. Bahkan sudah siapkan anggaran dan program. Kalau air bersih kita akan pemasangan jaringan ke rumah warga dan memperbaikki jaringan air di Kota Maumere. Di desa-desa tahun ini kita akan bangun sumur bor memakai dana APBD dan pinjaman," kata Bupati Robby saat ditemui di Kampus Akper Maumere, Selasa (21/9).

"Warga yang mengalami warga pangan kita sudah beras rawan pangan. Kalau semua data sudah ada kita akan salurakan bantuannya. Maka itu, saya minta semua kades lapor termasuk camat pantau dan data daerahnya," tambahnya.

Ia mengatakan, Pemkab Sikka juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT. "Kemarin sudah ada kunjungan untuk mendata semuanya dan akan segera kita beri bantuan untuk air minum termasuk BPBD nanti dalam waktu dekat kita akan segera tindaklanjuti," ujar Bupati Robby.

Ia menjelaskan, secara umum pemerintah untuk jangka panjangnya itu telah mengalokasikan dana baik dalam pinjaman daerah untuk perkotaan itu ada program national urban water supply (NUWSP) yang sedang dalam pengerjaan untuk memperbaiki sistem jaringan air dan memperlancar air di kota nanti 24 jam kemudian untuk wilayah luar kota diuperkuat dengan dana pinjaman daerah sebesar Rp 53 miliar untuk membangun jaringan air.

"Untuk wilayah-wilayah yang sulit sumber juga sudah ada solusinya seperti di Palue ya kita perbanyak bak-bak komunal sebagai bak penampung air pada musim hujan nanti dimanfaatkan pada masa-masa krisis seperti ini. Kemudian watergen untuk air minum dengan menangkap udara ada teknologi yang baru juga desaminasi juga ada sumur bor, semua potensi air yang ada kita maksimalkan hingga jangka panjangnya masyarakat akan berkurang untuk masalah kekeringan. Untuk stok pangan yang beras itu bantuan dari dinas ketahanan pangan sampai ini sudah tiba untuk rawan pangan beras," paparnya.

Sementara Camat Magepanda Yosephus D Parera mengaku telah mengerahkan semua kepala desa untuk melaporkan kekeringan. Laporan disampaikan kepada Pemkab Sikka melalui BPBD.

"Saat ini para kades sedang bekerja dan ada yang akan membuat laporan tertulis soal kekeringan di desanya," katanya sembari menambahkan bahwa musim kemarau yang melanda wilayah Magepanda mulai terasa. (cr8/din/hh/ris)

Baca Berita NTT Lainnya