Viral Video Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom Ancam Warga Indonesia Segera Tinggalkan Papua

Viral Video Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom Ancam Warga Indonesia Segera Tinggalkan Papua

POS-KUPANG.COM - Sebuah video berisi rekaman pembicaraan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB - Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, kini viral.

Video itu berisi peringatan keras kepada semua warga Indonesia di Papua atau imigran yang cari makan di Papua agar segera tinggalkan Papua, terutama di daerah konflik, Intan Jaya, Puncak Papua dan lain-lain.

"TPNPB tidak akan bertanggung jawab kalau Anda mati di sana," kata Sebby Sambom.

Sebaliknya, Sebby Sambom mempersilakan pasukan TNI atau apa pun namanya tinggal di sana untuk berperang melawan TPNPB.

Sebby Sambom menyebut diri berbicara atas nama Panglima Tinggi TPNPB, atas nama Tuhan, atas nama moyang bangsa Papua, atas rakyat Papua dan atas nama semua pejuang Papua merdeka.

Dia pun mengancam akan membakar semua kota-kota dan bangunan-bangunan yang di sana. 

"Kami tidak butuh pembangunan yang Indonesia lakukan. Kami akan bangun negeri kami dengan uang kami sendiri setelah merdeka. Yang Indonesia lakukan itu hanya pencitraan saja," kata Sebby Sambom.

Dia pun mengajak rakyat Papua untuk bangkit membangun negara sendiri dalam tahun ini, dalam dua tiga tahun terakhir.

Baca juga: Gempur KKB Papua Kapolda Fakhiri Minta Bantuan Mabes Polri, Akankah Papua Jadi Zona Hitam Indonesia?

Dia mengatakan, orang Papua harus menjadi menteri sendiri, mengirim duta besar-duta besarnya ke seluruh dunia, bukannya menjadi pembantu Indonesia.

Menanggapi video tersebut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Ignatius Yogo Triyono mengatakan, ancaman dari TPNPB seperti dalam video tersebut bukan hal baru.

Kata Yogo, dari dulu TPNPB selalu mengancam seperti itu. Karena itu, Yogo memastikan untuk senantiasa menjaga dan menjamin keamanan seluruh warga di Papua 

"Dari dulu mereka selalu mengancam seperti itu. Yang jelas TNI-Polri ada di wilayah-wilayah konflik di Papua untuk mengamankan wilayah setempat dari gangguan keamanan pihak KST (kelompok separatis teroris) dan yang kami lindungi adalah masyarakat seluruhnya," kata Yogo, Selasa 21 September 2021.

Ia juga mengatakan seruan TPNPB-OPM itu tidak banyak berpengaruh pada masyarakat. Saat ini, masyarakat disebut masih tetap beraktivitas seperti biasa.

Meski begitu, Kodam XVII/Cenderawasih tetap berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.

"Aparat TNI-Polri tetap selalu waspada, terus berkomunikasi dengan Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk selalu bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah," kata Yogo.

Pasca konflik di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Tim Satgas Nemangkawi juga telah mulai bergerak untuk menjaga sejumlah titik rawan konflik.

Baca juga: Bos KKB Papua Ini Masuk Daftar Hitam TNI Polri, Ternyata Dulu Pernah Tembak Helikopter, Ini Sosoknya

Meski begitu, Yogo mengatakan saat ini belum ada rencana penambahan pasukan.

Sementara Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Bernard Ramandey meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB - Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghentikan seruan peperangan.

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, agar tak lagi menyerukan peperangan dan pengusiran terhadap warga non Papua.

Menurut Frits, seruan itu menjadi instruksi melakukan kekerasan di lapangan.

Dia meminta agar Sebby meralat seruannya agar tak lagi mengeluarkan ajakan yang bisa berakibat membahayakan para pekerja kemanusiaan.

Namun, kepada Frits, Sebby mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk perjuangan untuk merdeka.

Seruan itu, kata Frits, bertentangan dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Panglima OPM Amos Sorondanja yang meminta seluruh Kelompok Kriminal Bersenjata untuk tidak mengacaukan keamanan selama PON XX Papua.

“Ada perbedaan komando di dalam tubuh internal mereka sendiri,” ujar Frits.

Baca juga: Para Nakes Gelar Doa Bersama untuk Gabriella Korban KKB Papua, Kadis Kesehatan Minta Maaf 

Di samping itu, Frits menyerukan agar pemerintah bisa lebih memperhatikan tenaga kesehatan yang berada di pedalaman Papua dan memberikan perlindungan serta trauma healing kepada para korban kekerasan.

Frits juga berkomunikasi dengan sejumlah institusi, seperti TNI-Polri dan otoritas lainnya agar permasalahan ini dapat tertangani dengan baik.

“Kami menjunjung imparsialitas agar tak ada tudingan Komnas HAM mendukung kelompok tertentu,” kata dia.

Pada 13 September 2021, KKB melakukan pembakaran dan penyerangan Puskesmas dan sekolah di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang.

KKB juga melakukan kekerasan terhadap sejumlah tenaga kesehatan.

Seorang tenaga kesehatan bernama Gabriela Meilani gugur karena mengalami kekerasan oleh anggota KKB.

Gabriela ditemukan di jurang dalam keadaan yang memprihatinkan. Sedangkan sejumlah nakes yang lain mengalami luka tusuk dan pukulan. 

Frits mengatakan pola yang dilakukan oleh KKB ini sama dengan penyerangan seperti di Nduga pada April lalu yang menyerang para guru.

Dia pun mengecam kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap pekerja kemanusiaan.

“Kami mengecam perbuatan sadis itu,” ujarnya.

Baca juga: Kemenkes Berduka atas Tindak Kekerasan terhadap Nakes Oleh KKB Papua di Distrik Kiwirok Papua 

Dengan tegas Komnas HAM perwakilan Papua mengatakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh KKB di Distrik Kiwirok melanggar hak asasi manusia.

“Kekerasan yang dilakukan KKB terhadap tenaga kesehatan tidak akan mendapatkan tempat atau simpati di mata internasional karena apa yang dilakukan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia,” ujar Frits

Sumber: Sebagian artikel ini telah tayang Tempo.co

Berita KKB Papua lainnya