Ganjar Pranowo Makin Tersudut, Didukung Konstituen Maju Ke Pilpres, Yang Diterima Malah Ancaman PDIP

POS-KUPANG.COM – Dinamika politik di Tanah Air kini terus menggelinding. Salah satunya kini menimpa Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.

Sosok yang belakangan ini disebut-sebut layak menggantikan Presiden Jokowi pada pemilu 2024 mendatang, malah kini terancam disanksi.

Sanksi itu bakal dijatuhkan PDIP bila Ganjar Pranowo yang merupakan kader banteng moncong putih itu berani melakukan tindakan mendahului keputusan PDIP.

Ancaman itu semakin serius manakala beredar kabar bahwa akan segera dilaksanakan deklarasi Ganjar Pranowo Jadi presiden. 

Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya akan memberikan sanksi bagi kader yang terlibat dalam deklarasi tersebut.

Baca juga: Ahok BTP Disebut Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 Usai Foto Bareng Prabowo Subianto, Benarkah?

Sebab, Hasto percaya bahwa setiap anggota Partai memiliki kesadaran yang membentuk kedisiplinan kader.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, maka akan diberi tindakan."

"Partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto dalam keterangannya, Selasa 21 September 2021, dikutip dari Tribunnews.com.

Menanggapi ancaman yang dilontarkan PDI Perjuangan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun memilih diam dan tak ingin memberikan respon.

Ganjar Pranowo mengatakan, saat ini, pihaknya memilih untuk lebih mengutamakan penangani pandemi Covid-19 daripada ikut terlibat dalam persoalan Pilpres.

Dia menegaskan, bahwa urusan Pilpres biar menjadi urusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Relawan Jokowi Banyak Yang Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024, Seknas Tunggu Komando Jokowi

"Kalau saya membacanya satu, tugasnya ngurus Covid-19. Urusan Pilpres urusannya Bu Mega," tandas Ganjar Pranowo sebagaimana dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu 22 September 2021.

Saat ini beredar kabar yang semakin santer tentang deklarasi Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang.

Terhadap isu tersebut, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto pun pun lantang bersuara. Ia mengatakan akan menindak petugas partai yang terlibat dalam deklarasi tersebut.

PDI Perjuangan, katanya tidak pernah menggelar deklarasi untuk mendukung sosok tertentu yang berambisi maju sebagai calon presiden.

Hasto menegaskan, secara organisatoris, seluruh relawan pemenangan akan dibentuk paska penetapan secara resmi pasangan calon dari partai.

Untuk itu, Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa lebih baik para kader membantu rakyat menangani pandemi, daripada ikut terlibat dalam deklarasi.

Baca juga: Ngotot Duetkan Prabowo dan Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Tuding Qodari Punya Siasat Menjegal

Terlebih, PDIP telah berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan Pileg dan Pilpres sesuai dengan mekanisme tahapan pemilu.

"Saat ini tahapan Pemilu yang memerhatikan berbagai hal terkait pandemi Covid-19 dengan seluruh dampaknya menjadi konsideran penting dalam penyusunan tahapan Pemilu," katanya.

Menurut Hasto, seluruh tahapan dirancang guna meningkatkan kualitas Pemilu, namun juga memerhatikan aspek perencanaan agar Pemilu dirancang dengan biaya Pemilu yang serendah-rendahnya, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah saat ini yang sedang difokuskan pada upaya menangani Pandemi.

Bahkan, kata Hasto, saat ini tahapan Pemilu pun sedang dibahas antara DPR, Pemerintah, dan KPU.

"Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ucapnya.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga memercayakan sepenuhnya berkaitan dengan penetapan capres dan cawapres tersebut diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V Partai.

Baca juga: Jokowi Bicara Pilpres 2024 dan Kiblat Relawan Jokowi: Sabar Sabar Dulu

Dimana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan calon.

"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat Kongres Partai, dan terbukti Beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," terang Hasto.

Ganjar Pranowo Angkat Bicara

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan kini mengingatkan kadernya untuk tidak terlibat deklarasi Calon Presiden 2024, siapa pun figurnya.

Kader yang melanggar akan diberi sanksi.

Apakah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP juga bakal disanksi?

Bukankah yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai the next presiden bukan Ganjar Pranowo?

Itulah sebabnya, kini Ganjar Pranowo berani angkat bicara dalam merespon ancaman DPP PDIP.

Baca juga: Prabowo Subianto Absen pada Pilpres 2024?

Meski merespon sikap DPP PDIP, Ganjar pun menanggapi rencana deklrasai dan sanksi PDIP itu secara santai.

Ditemui TribunSolo.com dalam peninjauan UMKM Bank Jawa Tengah di Kota Solo, Selasa 21 September 2021.

Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan sanksi atau pun rencana deklarasi oleh para simpatisannya.

Ia juga tidak merespon semua itu karena saat ini dirinya masih fokus dengan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Enggak ngurusin itu, tugas saya sama Gibran cuma satu sekarang ngurusin pandemi. Pandemi beres ngurusi dodolan (Jualan) latih meraka (UMKM). Tugasku cuma itu enggak ngurusin yang lain," ungkap Ganjar.

Menanggapi terkait usungan calon presiden dan wakil presiden 2024, Ganjar mengikuti arahan dari Ketua Umum PDIP.

"Urusan-urusan yang lain sudah dijelaskan, Capres dan Cawapres  sudah ditentukan oleh Bu Mega," ungkapnya.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga mengatakan, saat ini UMKM memiliki tantangan baru dengan rencana ekspor pasar Eropa dan Jepang.

"Berbeda dari tahun lalu, langsung pameran. Tapi sekarang untuk distribusi produk memiliki kendala di kontainer jadi kita harus memperhatikan semuanya terlebih dulu," ungkapnya. 

Baca juga: Megawati-Prabowo Didorong Maju Pada Pilpres 2024, Kata Direktur Mega Pro: Nggak Ada Yang Bisa Lawan

Reaksi Soal Capres 2024

Pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden masih tiga tahun lagi.

Namun demikian, sejumlah partai politik sudah mulai memanaskan mesin politiknya di daerah-daerah.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah tidak mungkin untuk mencalonkan diri sebagai capres pada 2024 mendatang.

Tak terkecuali untuk Partai Golongan Karya (Golkar).

Partai Golkar menggelar konsolidasi dengan fraksi partai berlambang pohon beringin itu serta ormas dan organisasi sayap se-Jawa Tengah di Hotel Alana Solo, Jumat (18/6/2021).

Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

Airlangga tiba di Kecamatan Jatinom sekitar pukul 10.00 WIB.

Kala ditanya apakah dirinya akan maju sebagai capres pada 2024 mendatang, Airlangga menjawabnya dengan guyon.

"Ora takon, ojo mikir, nyambut gawe sek (tidak tanya, tidak memikirkan, dan bekerja dahulu)," tuturnya seusai acara pemberian kendaraan pengangkut sampah, Sabtu 19 Juni 2021.

Kartu Pra Kerja

Menko Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto merespon masukan difabel soal pelatihan program Pra Kerja secara optimal.

Sahabat Tuli, misalnya, mereka harus bekerja keras untuk memahami maksud gerak bibir narasumber.

Selain itu, mereka harus mengunduh aplikasi penerjemah.

Baca juga: PILPRES 2024 - Wacana Duet Megawati-Prabowo Kembali Mencuat, Begini Reaksi Gerindra

Itupun masih menghadapi tantangan.

Aplikasi kadang tidak bisa mengikuti kecepatan bicara narasumber.

Akhirnya, membuat pemahaman mereka tersendat-sendat.

Adanya semacam subtitle menjadi salah satu yang diharapkan ada selama pelatihan online.

Menko Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto merespon keluh kesah tersebut.

"Jadi tadi kita melihat luar biasa disabilitas menyesuaikan antara instruksi lisan dengan menerjemahkan menjadi bahasa tulis," kata dia, Jumat (18/6/2021).

"Sehingga ini menjadi suatu catatan bagi program sehingga ke depan ada beberapa program yang kita coba supaya friendly Difabel," tambahnya.

Airlangga mengatakan model ramah Disabilitas saat ini tengah diramu tim Pra Kerja.

"Nanti modelnya akan kita siapkan," ujarnya.

Kisah Penerima

Keterbatasan pendengaran tidak membuat Anisa Kusumawardani berpangku tangan dengan orang di sekitarnya.

Sahabat Tuli asal Magelang tersebut memilih bekerja sebagai pustakawan di SD Negeri Salam 1.

Itu dilakukan sejak lulus kuliah dan sudah berjalan lebih kurang 2 tahun.

Kerja kerasnya itu demi membantu ekonomi keluarga.

Tak berhenti di situ, Anisa kemudian berkeinginan untuk melakukan penghasilan sampingan dengan membuka usaha.

Baca juga: Pilpres 2024, Ngaku Demokrat Sudah Komunikasi dengan PDIP, Andi Arief Sebut Bukan Kubu Hasto, Siapa?

Reseller busana muslim yang tercetus di pikirannya.

Ia kemudian mencari-cari informasi soal modal usaha.

Itu dilakukannya, salah satunya melalui media sosial instagram.

Tahun 2020, didapatinya informasi tentang program Pra Kerja yang dicetuskan Presiden Jokowi.

Dimana para pendaftar mendapat insentif Rp 2,4 juta sebagai modal usaha.

Ikutlah ia mendaftar. Anisa harus menguras keringatnya.

"Saya tertarik ingin menambah pengetahuan dan membangun ekonomi keluarga," kata Anisa kepada TribunSolo.com saat acara dialog Menko Perekonimian Airlangga dengan Penerima Kartu Prakerja di Alila Hotel Solo, Jumat (18/6/2021).

Ia menyisihkan waktunya setelah bekerja untuk mendaftar belum juga masalah jaringan yang kadang ada kadang tenggelam.

Itupun tidak sekali jadi. Tiga kali Anisa harus mendapat penolakan. Namun, itu tidak menggoyahkan niatnya.

Dicobalah pendaftaran pra kerja gelombang ke-empat dan mimpi Anisa untuk mendapat modal usaha tercapai.

Empat pelatihan diikutinya di antaranya, cara berjualan melalui media sosial, cara membuat kopi, cara untuk membuat foto produk, dan tutorial make up dasar.

"Sore hari setelah pulang kerja, saya langsung cari spot internet yang bagus supaya bisa ikut pelatihan," kata Anisa.

Pelatihan itu memberikan tantangan bagi Anisa. Ia harus mencari cara agar dirinya bisa memahami penjelasan pembicara.

"Awalnya agak kebingungan, kemudian menggunakan aplikasi mengubah suara jadi teks supaya bisa memahami," tutur dia.

"Selain itu juga membaca gerak bibir," tambahnya.

Baca juga: Bursa Pilpres 2024, PKS Utamakan Kader Maju, Tak Berminat Usung Anies Baswedan?

Meski begitu, Anisa tetap menghadapi tantangan.

Penjelasan yang terlalu cepat narasumber menjadi satu diantaranya.

"Penjelasan terlalu cepat, aplikasi kadang tidak bisa mengimbangi. Harus lihat prosesnya secara visual," ucapnya.

Bila dirinya kebingungan dengan penjelasan. Anisa memanfaatkan fitur chat yang ada di aplikasi.

"Untuk bisa lebih memahami, biasanya coba untuk praktik sendiri," ujarnya.

Anisa berharap ke depan ada fasilitas subtitle supaya Sahabat Tuli bisa optimal dalam pelatihan.

"Sebenarnya lebih baik ada substitle. Semisal tidak ada penerjemah bahasa isyarat, masih bisa mengikuti dengan melihat langsung di monitor," ucapnya. (*)

Berita Lain Terkait Pilpres 2024

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sikap Ganjar Atas Pendukungnya Deklarasikan Capres, Sampai Ancaman PDIP ke Kader yang Mbalelo