BREAKING NEWS - Dugaan Gratifikasi, 30 Anggota DPRD Flotim Dilaporkan ke Polisi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA- Aktivis Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur ( KRBF) melaporkan 30 anggota DPRD Flores Timur (Flotim) ke Polres Flotim, Senin 20 September 2021.

Laporan pengaduan yang diajukan Ketua KRBF, Maria Sarina Romakia dan Sekertaris KRBF, Peren Lamanepa itu, terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh 30 anggota DPRD Flotim.

Ketua KRBF, Maria Sarina Roma Kia mengatakan, dugaan gratifikasi itu melibatkan 30 anggota DPRD Flotim dan Pemda Flotim.

"Yang menerima 30 anggota DPRD Flotim dan sebagai pemberi adalah salah satu staf badan keuangan daerah Flotim," ujarnya kepada wartawan, Senin 20 September 2021.

Baca juga: Tim 16 DPRD Flores Timur Minta Persolan Dana Covid-19 Diambilalih KPK

Sementara itu, Sekertaris KRBF, Peren Lamanepa mengatakan, berdasarkan informasi yang berkembang, gratifikasi itu dilakukan saat rapat pembahasan LKPJ dan usulan pembentukan pansus penelusuran dana covid-19 tahun 2020.

"Waktu persisinya itu tugas kepolisisan yang mendalami lebih lanjut," katanya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Flotim, Mathian Weron Enai membantah adanya gratifikasi di lembaga DPRD.

"Tidak ada grarifikasi dalam proses pembahasan LKPJ dan pansus dana covid-19. Sidang itu saya yang pimpin dan setau saya, di lembaga ini tidak terjadi seperti itu. Pembahasan penelusuran dana covid terjadi normatif saja. Tidak ada gratifikasi. Kalau ada gratfifikasi mungkn keputusannya normal-normal saja. Atau kita rekomendasi audit internal, tapi kan hasilnya, lembaga merekomendasikan ke BPK untuk dilakukan audit investigasi. Sebagai salah satu pimpinan lembaga ini, saya pastikan itu tidak ada," tandasnya. (*)

Baca Berita Flores Timur Lainnya