Pemprov NTT Merevisi Pendapatan Turun Sebesar 6,4%, Implikasi dan Solusinya

Semoga identifikasi dalam tulisan ini dapat menjadi entry gate menuju perbaikan yang membuat pemerintah lebih ringan memanage APBD dari aneka tekanan.

Editor: Agustinus Sape
Foto pribadi
Eddy Ngganggus 

Pemprov NTT Merevisi Pendapatan Turun Sebesar 6,4%, Implikasi dan Solusinya

Oleh ; Eddy Ngganggus

(Banker’s senior pada bNTT)

POS-KUPANG.COM - Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Gubernur NTT telah membacakan pengantar nota keuangan atas Rancangan Perubahan APBD NTT tahun 2021 di hadapan anggota DPRD Provinsi NTT. Disampaikan, rencana pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp 402 M dari target sebelumnya Rp 6,2 T menjadi Rp 5,8 T. Terjadi penuruanan sebesar 6,4% .

Sekalipun demikian, terdapat dua pos yang mengalami kenaikan yakni pada kelompok pendapatan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 121,84% dan 24,36%.

Sementara 4 pos lainnya mengalami penurunan yakni pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan transfer pemerintah pusat.

Secara persentase retribusi daerah mengalami rasionalisasi paling besar menjadi separuh dari anggaran semula yakni hingga 50,36%.

Penurunan retribusi yang cukup signifikan ini mengindikasikan pos pendapatan yang selama ini menjadi salah satu sumber income daerah mengalami stagnan.

Yang pasti daya bayar masyarakat pada pos retribusi ini berkurang. Boleh jadi ini berkorelasi positif dengan sepinya aktivitas ekonomi masyarakat akibat pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari penyebaran Covid-19. Meskipun daya beli masyarakat tidak mengalami tekanan yang berarti yang diindikasikan oleh inflasi yang masih normal, alias tidak mengalami fluktuasi yang ekstrem.

Defiasi terbesar kedua adalah datang dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mengalami pengurangan sebesar 31,39%.

Baca juga: Wali Kota Kupang Sebut ATM Kontainer Bank NTT KCU Kupang Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu sumber income pos ini adalah deviden dari perusahaan daerah. Pengurangan anggaran dari pos ini mengindikasikan kemampuan perusahan daerah mencetak laba untuk selanjutnya didistribusikan ke PEMDA dalam bentuk deviden mengalami tekanan.

Yang ketiga pajak daerah juga mengalami pengurangan sebesar 16,30%. Ini merupakan konsekuensi logis dari berkurangnya retribusi yang menjadi salah satu indikator aktivitas atau geliat ekonomi masyarakat.

Ikutannya adalah usaha masyarakat yang merupakan obyek pajak juga tidak bisa berkontribusi sebagaimana idealnya. Meskipun secara persentase pengurangan anggaran pada pos pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan  lebih kecil, namun secara nominal pajak daerah mengalami rasionalisasi yang cukup besar yakni Rp 250 M. Dari yang sebelumnya Rp 1,53 T menjadi 1,28 T. Jumlah yang tidak kecil.

Urat nadi income pemerintah ini mengalami stagnansi cukup besar, butuh strategi pemulihan yang serius.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved