Komandan Kapal Induk Amerika Serikat Menegaskan Kebebasan Navigasi di Laut China Selatan

Komandan Kapal Induk Amerika Serikat Menegaskan Kebebasan Navigasi di Laut China Selatan

“Kami tidak akan dipaksa untuk menyerahkan norma-norma internasional,” kata Laksamana Muda Dan Martin, komandan Grup Serangan Carl Vinson.

POS-KUPANG.COM - Komandan kapal induk AS yang dikerahkan di Laut China Selatan mengatakan bahwa itu bertujuan untuk memastikan "kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional" - sebuah misi yang melihatnya hanya melewati 50 mil laut dari kapal survei China yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia akhir pekan ini.

Catatan lalu lintas laut global menunjukkan pada Minggu pagi 12 September 2021, USS Carl Vinson (CVN-70) sedang berlayar di Laut Natuna di lepas pantai Indonesia, dekat tempat kapal survei China Haiyang Dizhi 10 telah beroperasi sejak akhir Agustus.

Luar biasa, kapal induk super AS juga menyiarkan lokasinya, sebuah langkah yang menurut para analis dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ia beroperasi secara bebas di perairan internasional. China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan untuk dirinya sendiri.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan RFA pada hari Sabtu 11 September 2021, komandan Grup Serangan Carl Vinson, Laksamana Muda Dan Martin, mengatakan: “Operasi kami di kawasan ini benar-benar merupakan ekspresi dari kesediaan kami untuk membela kepentingan kami dan kebebasan yang diabadikan dalam hukum internasional."

Baca juga: Uji Rudal China di Laut China Selatan Menjadi Alasan untuk Kekhawatiran

Kelompok penyerang kapal induk termasuk kapal induk USS Carl Vinson (CVN-70) dan tiga kapal militer lainnya memasuki Laut China Selatan pekan lalu untuk melakukan “operasi keamanan maritim”.

Hanya beberapa hari sebelumnya, Administrasi Keselamatan Maritim China mengumumkan bahwa semua kapal asing, termasuk kapal induk yang memasuki wilayah yang dianggap China sebagai perairan teritorialnya harus memberi tahu Beijing dan tunduk pada pengawasan China.

Menurut hukum internasional, perairan teritorial adalah 12 mil laut laut yang membentang dari wilayah darat suatu negara.

Tetapi China juga memasukkan perairan di sekitar pulau-pulau buatannya yang baru direklamasi dalam yurisdiksi maritimnya meskipun ada protes dari negara-negara lain di kawasan itu.

“Setiap undang-undang atau peraturan negara pantai tidak boleh melanggar hak navigasi dan penerbangan yang dinikmati oleh semua negara di bawah hukum internasional,” kata Martin.

“Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas termasuk di Laut China Selatan menimbulkan ancaman signifikan terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi, penerbangan, dan perdagangan yang sah.”

"Kami tidak akan dipaksa untuk menyerahkan norma-norma internasional," katanya.

'Tentara Pembebasan Rakyat China waspada'

Angkatan laut dan udara AS secara berkala melakukan apa yang disebut Operasi Kebebasan Navigasi (FONOPs) untuk menantang klaim maritim China di Laut China Selatan, di mana sepertiga dari perdagangan maritim global transit setiap tahun. China telah berulang kali mengecam FONOP ini.