Breaking News:

Opini Pos Kupang

Paradoks Kebijakan di Tengah Kedaruratan Pandemi

Penciptaan instrumen untuk melestarikan kemapanan (establishment) ialah basis dari arogansi kekuasaan

Editor: Kanis Jehola
Dok Pos-Kupang.Com
Logo Pos Kupang 

Sementara di sisi lain, mahasiswa dengan satire menyindir bahwasanya kegiatan para elite di Pantai Otan, Semau merupakan sinyal bahwa kerumunan dan pesta telah diperbolehkan kendati di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Karenanya, mahasiswa menggerakan masa aksi untuk berkerumun dan berpesta orasi di jalan. Kerumunan mahasiswa itu sebetulnya sebagai konsekuensi (consequence) dari kerumunan yang telah didahului (antecedence) oleh para pejabat sendiri.
Hari-hari ini situasi paradoksal justru kian direproduksi oleh para elite.

Ketidakberdayaan rakyat ternyata tidak saja dieksploitasi oleh kepongahan kelakuan penguasa tetapi ternyata sekaligus dengan memaksimalkan kebijakan yang tidak beretika.

Sebab bagaimana mungkin rakyat yang sedang dikalutkan oleh pandemi justru malah kena "prank" dari pemerintah. Dalam ketahanan ekonomi dan kesehatan yang sedang labil, kebijakan malah tidak menunjukan semangat guna memformulasikan suatu kebijakan publik ekstra (extra public policy).

Kita tahu bahwa pandemi adalah bencana non alam yang luar biasa maka penanganannya pun semestinya sanggup melampaui seluruh batasan-batasan administratif. Rupa-rupanya pemerintah kita rela mengingkari substansi kesejahteraan rakyat dengan berjalan mundur pada aspek normatif prosedural.

Inilah yang terjadi pada polemik penutupan Laboratorum Biomolekuler Kesehatan Masyarakat (Lab Biokesmas) NTT oleh Pemerintah Kota Kupang. Kini janji gubernur untuk menggratiskan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) pun dipertanyakan masyarakat.

Pertanyaan itu nampaknya masal diucapkan oleh mayoritas pencari kerja khusunya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab seturut aturan pemerintah yang mewajibkan swab RT-PCR atau rapid test antigen pada waktu pelaksanaan SKD (Seleksi Komptensi Dasar).

Logika ringkas bisa kita utarakan bahwasanya para pencari kerja itukan sudah pasti sedang mencari penghasilan. Namun malah dibebankan dengan pengeluaran biaya tes Covid-19 sebagai prasyarat SKD. Inilah fenomena yang belakangan miris terjadi tetapi kenyataannya hati nurani pemeritah tidak peka pada situasi kedaruratan.

Hati nurani yang dimaksud adalah keberpihakan pada rakyat, sebab itulah mata uang penting di tangan pasar kedaruratan pandemi ini. Para CPNS sudah saatnya menyiapkan mental serius guna menghadapi realitas ini dengan menyisihkan modal lebih sebagai biaya tes PCR karena janji indah sebelumnya ternyata cuma"prank" belaka.

Alhasil sudah saatnya pemerintah untuk tidak boleh tidak (sine qua non) mengkompromikan antara kebijakan dan kelakuannya. Apalagi dalam situasi saat ini maka terobosan penanganan pandemi harus ditempuh melalui cara-cara progresif. Perlu kesadaran etis yang inklusif untuk meninggalkan paradigma lama dan dengan sadar menempuh paradigma baru.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved