Breaking News:

Berita TTS

Sanggar Suara Perempuan Apreasiasi Dilanjutkannya Pembahasan RUU TPKS 

Sanggar Suara Perempuan (SSP) selaku anggota forum pengadaan layanan mengapresiasi Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

Penulis: Dion Kota | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Direktris Yayasan SSP, Rambu Mella 

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM, SOE - Sanggar Suara Perempuan (SSP) selaku anggota forum pengadaan layanan mengapresiasi Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah melakukan pembahasan RUU Tindak Pidana Kekekerasan Seksual (TPKS) yang semula RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PK-S).

SSP yang selama konsen memberikan pendampingan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual maupun KDRT, mengapresiasi langkah maju tersebut ditengah tingginya angka kekerasan seksual saat pandemic Covid-19 diIndonesia.

Namun SSP juga menyayangkan penghilangan pasal-pasal krusial yang melindungi korban

Berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan SSP, ditemukan bahwa masih dibutuhkan enam elemen kunci yang harus dipertahankan untuk menjawab persoalan dilapangan.

Baca juga: Sanggar Suara Perempuan dan BFWD Gelar Latih Bedah Anggaran Responsif Gender

Mulai dari hukum acara yang lebih berpihak pada korban, 9 bentuk Kekerasan seksual (KS) yang masih terjadi di masyarakat; pencegahan kekerasan seksual sebagai langkah taktis penanganan kasus KS, pemulihan korban yang komprehensif, koordinasi dan pemantauan, juga adanya  ketentuan pidana yang mengakomodir 9 bentuk KS. 

"Kami berpandangan, Bahwa  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dirubah menjadi TPKS tetap seharusnya tetap menjadi pijakan hukum bagi hak korban KS dan keluarganya. Dimana selama ini belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang. Beberapa Elemen substansi yang sangat krusial untuk menjamin terpenuhinya hak‐hak korban dan keluarganya justru hilang. Keterbatasan KUHAP dan beberapa kebijakan lainya, seharusnya menjadi titik tolak RUU TPKS untuk mengakomodir dan meperkuat hak korban. Sehingga pemanfaatn RUU ini utuh untuk menjawab kebutuhan korban," Direktur Yayasan SSP, Rambu Mella dalam rillis yang diterima POS-KUPANG.COM, Minggu 12 September 2021.

Dirinya berpandangan bahwa Pemangkasan 6 elemen kunci dalam draft awal menjadi langkah mundur.

Bagaimana DPR memahami kompleksitas persoalan kekerasan seksual dilapangan selama ini. Adanya distorsi pengurangan jenis KS dari semula Sembilan (9) jenis KS menjadi 4 (empat) jenis, menjukan bahwa ada kekurangan 
referensi dan kelemahan tim Baleg DPR dalam mengelaborasikanya dengan kasus-kasus KS yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan hukum yang digunakan untuk pemangakasan bentuk KS menjadi tidak relevan. Padahal 9 jenis KS ini bukan diambil dari ruang hampa namun didasari atas pengalaman pendampingan korban KS yang dilakukan oleh Forum Pengadaan Layanan.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved