Meski Akses Data Pribadi Jokowi Sudah Ditutup, Gibran Rakabuming Tetap Ingatkan Ini pada Masyarakat

POS-KUPANG.COM - Keamanan data pribadi semakin menjadi sorotan di tengah masyarakat.

Hal ini tak lepasusai data pribadi Presiden Joko Widodo tersebar di dunia maya.

Padahal, baru-baru ini publilk dihebohkan dengan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic-Health Alert Card (e-HAC) dan sejumlah kebocoran data lainya dari instansi pemerintahan dalam beberapa bulan belakangan.

Kini, 16 digit nomor induk kependudukan (NIK) dan data lainnya dari orang nomor satu di Indonesia pun bocor dan tersebar luas ke publik.

Dilansir dari Kompas.com, adapun informasi tersebut berasal dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

Saat diakses, laman tersebut masih bisa dibuka dan data Jokowi masih tertulis secara lengkap.

Baca juga: Tuan Guru Bajang Jadi Komisaris Independen Bank Syariah, Benarkah Ini Balas Budi Presiden Jokowi?

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, selain NIK, data pribadi yang diunggah pada laman KPU tersebut terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat penghargaan dan publikasi yang pernah dilakukan.

Setelah NIK terungkap ke publik, data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.

Gibran Buka Suara

Dilansir dari Tribun-Palu.com, Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait bocornya sertifikat vaksin dan NIK milik sang ayah, Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui sertifikat vaksin dan NIK sempat tersebar di media sosial.

Terkait dengan kejadian tersebut Gibran tidak menjelaskan panjang lebar.

Dia hanya menyebutkan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang terkait hal itu.

Baca juga: Jokowi Kembali Gelar Pertemuan, Singgung Soal Amandemen UUD 1945 : Saya Tidak Mau Disalahkan 

"Tanya kepada yang berwenang saja, itu kan di luar wewenang saya," kata dia kepada TribunSolo.com, Sabtu (4/9/2021)

Selain itu Gibran juga menyarankan kepada masyarakat untuk tidak membuat tangkapan layar untuk sertifikat vaksin.

Gibran menjelaskan untuk sertifikat vaksin yang sudah diterima masyarakat disarankan untuk langsung di masukan ke aplikasi Peduli Lindungi agar data aman.

"Kalau sudah vaksin tidak usah diprint, tidak usah dibuat status, cukup pakai Peduli Lindungi saja," kata Gibran.

"Nanti takutnya ada yang iseng, NIK dibuat nyewa VCD," tambahnya.

Sudah Ditutup

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Sebut Sejumlah Ketum Parpol Sudah Pasang Baliho

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait kabar bocornya data pribadi dan sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial (medsos) Twitter.

Budi mengatakan saat ini akses data pribadi sang presiden sudah ditutup.

Diketahui, sebelumnya dikabarkan sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar dan viral di media sosial.

Hal itu berawal dari terkuaknya data pribadi Presiden, mulai dari nama, tanggal lahir, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Data tersebut pun digunakan warganet untuk mengecek sertifikat vaksin milik Jokowi.

Kemudian, sertifikat milik Jokowi pun di-publish di platform Twitter.

Baca juga: WACANA PRESIDEN RI TIGA PERIODE: Jokowi: Saya Bukan Ketum Parpol

Dikatakannya, tak hanya milik presiden, data pribadi milik beberapa pejabat juga sempat tersebar.

"Sekarang sudah dirapikan, sekarang data pejabat sudah ditutup."

"Bukan hanya bapak Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya jadi sudah tersebar informasinya ke luar."

"Kita menyadari itu, sekarang kami tutup beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," jelas Budi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Budi Gunadi Sadikin juga mengingatkan bahwa NIK adalah data privasi seseorang.

Jadi, membocorkan data pribadi siapapun, termasuk presiden dilarang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: Cara Jokowi Bagi-bagi Bingkisan Dikritik, Presiden Memberikan Contoh Buruk di Tengah Pandemi

"Itu inklusif secara UU ITE tidak boleh. Secara hukum, salah."

"Secara etis pun tidak baik. Itu kan hak pribadi," ucap Menkes, dikutip dari konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat 3 September 2021.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan data pribadi milik orang lain sebagai bentuk menghargai privasi seseorang.

Apabila masyarakat secara tidak sengaja tahu, diimbau untuk tetap merahasiakannya.

"Yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar bahwa masing-masing punya hak pribadi."

"Kalau toh kebetulan tahu, karena sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," jelas dia.

Baca juga: Cara Jokowi Bagi-bagi Bingkisan Dikritik, Presiden Memberikan Contoh Buruk di Tengah Pandemi

Sebelumnya, pemakaian NIK Jokowi untuk membocorkan sertifikat vaksin ini disayangkan oleh pihak istana.

Jubir Presiden buka suara

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyayangkan beredarnya sertifikat vaksin serta data pribadi milik Presiden di dunia maya.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Jumat (3/9/2021).

Cara Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 di Web dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Syarat Perjalanan (Net)
Fadjroel meminta pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebocoran data milik orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Menurut Fadjroel keamanan data Pribadi harus menjadi perhatian serius, bukan hanya milik Presiden juga milik masyarakat luas.

 "Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," pungkasnya.

Berita Jokowi lainnya

Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Gibran Rakabuming Ingatkan Hal Ini pada Masyarakat