Breaking News:

Sudah Disahkan Jadi Perda

Johanes Oematan Ungkap Catatan Fraksi Partai Golkar Terhadap Ranperda Tentang Retribusi Jasa Usaha

Johanes Oematan sebut catatan penting diberikan bahwa pemerintah akan menambahkan retribusi di beberapa daerah.

Penulis: Sipri Seko | Editor: Sipri Seko
Istimewa
Johanes Oematan 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD NTT menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Usulan Pemerintah Provinsi NTT Ranperda No.9/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Kamis 2 September 2021

Dalam rapat yang digelar di ruang sidang utama itu, sidang berisi pembahasan naskah atas perubahan Ranperda No.9/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pembahasan Keputusan DPRD Pemprov.NTT tentang persetujuan Ranperda No.9/2011, penandatangan persetujuan bersama dan penyerahan Ranperda Kepada Pemerintah Provinsi NTT dan sambutan gubernur NTT.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Probinsi NTT Elmilia Nomleni, Wakil Ketua 2 Aloysius Malo Ladi dan Wagub NTT, Josef Nae Soi. Hadir juga Sekda Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing dan Staf Ahli Gubernur NTT, Ganef Wugriyanto.

Kesembilan fraksi yang membacakan pandangan akhirnya yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem dan Fraksi PAN. Anggota DPRD Provinsi NTT, Johanes Oematan sebagai juru bicara Fraksi Partai

Johanes Oematan, sebagai Juru Bicara Fraksi Partai Golkar pada sidang ini mengatakan bahwa pada dasarnya Fraksi Partai Golkar sangat mendukung dan menerima ranperda atau usulan perubahan ke 4 no 9 thn 2011 tentang retribusi jasa usaha untuk dijadikan Perda oleh pemprov.NTT.

Namun, kata Johanes Oematan, ada beberapa catatan penting diberikan yakni bahwa pemerintah akan menambahkan retribusi di beberapa daerah seperti pelabuhan di Nagakeo, pengelolaan jasa usaha 12 mil laut yang baru disetujui yang sudah melalui beberapa tahapan antara lain sudah dibahas dikomisi, fraksi dan sudah konsultasi ke Kemendagri.

"Fraksi Golkar menerima Ranperda ini untuk dilajutkan karena sesuai dengan harapan-harapan untuk meningkatkan PAD tapi tentunya lewat jalur yang benar dan pada tempat yang tepat karena dulunya belum ada dan sekarang sudah ada fasilitas sehingga pemerintah punya hak untuk menarik retribusi tersebut," kata John Oematan.

Fraksi Partai Golkar, jelas John Oematan, mengusulkan juga agar pemda menarik retribusi yang wajar sehingga bisa mengembangkan dunia usaha. Sehingga jangan akibat retribusi tersebut mematikan dunia usaha. Penekanan Fraksi Golkar adalah mendukung pemerintah dalam menarik retribusi ini namun hendaknya mempertimbangkan segi kelayakan, tidak membebani dan melemahkan dunia usaha. Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan kepada pemerinth untuk melihat potensi yang berpeluang meningkatkan PAD dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Pada pembacaan pandangan akhir, Fraksi Partai PDIP juga menerima usulan Ranperda Pemprov.NTT, mengapresiasinya juga karena akan meningkatka PAD NTT yang tentu akan bermanfaat bagi sektor usaha lewat pungutan yang sah.

Fraksi Partai PKB selain menyatakan menerima Ranperda no 9/2011 tentang retribusi jasa usaha tersebut, tapi dengan catatan khusus kepada pemerintah agar melakukan pengawasan atas beberapa proyek di Malaka yang masih bermasalah.

Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, Perindo dan Fraksi PAN juga menerima ranperda untuk jadi perda.

Sidang mendengarkan pandangan akhir 9 fraksi DPRD Provinsi NTT diakhiri dengan pembahasan naskah Ranperda No.9/2011, penandatangan naskah Ranperda, dan penyerahan naskah dari wakil Ketua 2 Aloysius Malo Lady kepada Pemerintah Provinsi NTT yang diterima oleh wagub NTT Josef A.Nae Soi. *

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved