Sosok Ini Yakin Jokowi Pertimbangkan Saat Memilih Calon Panglima TNI, Singgung Reshuffle Kabinet

POS-KUPANG.COM – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto diketahui akan pensiun November 2021 mendatang.

Bursa pergantian Panglima TNI menguat menjelang pensiunnya Marsekal Hadi Tjahjanto sudah ramai.

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer atau Noel menilai tidak menutup kemungkinan pergantian Panglima akan dilakukan lebih cepat berbarengan dengan reshuffle kabinet.

"Pergantian Panglima TNI dan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi tentunya Presiden yang memiliki kewenangan kapan dan siapa penggantinya," kata Noel kepada Tribunnews. Com, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Gibran Anak Jokowi Sidak Sekolah, Temukan 50 Siswa Ikut Pembelajaran Tatap Muka, Ini Tindakannya

Menurut dia bursa terkuat calon Panglima TNI saat ini yakni Kepala Staf Angkata Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa.

Ia mengatakan dalam menentukan Calon Panglima TNI, Presiden memiliki banyak pertimbangan diantaranya keseimbangan matra dan usia pensiun.

Selain tentunya faktor kedekatan dengan presiden juga diperhitungkan.

"Kasad Andika Perkasa memang calon yang bagus. Apalagi beliau orang dekat Presiden," katanya.

Hanya saja dari sisi keseimbangan matra dan usia pensiun kata Noel, Yudo Margono lebih memungkinkan.

Baca juga: Sosok yang Dulu Dekat dengan Prabowo Ungkap Eksistensi 9 Naga, Benarkah Jokowi Dilindungi 9 Naga?

Andika akan memasuki masa pensiun pada November-Desember 2022, yang artinya hanya akan menjabat kurang lebih satu tahun apabila terpilih sebagai Panglima TNI.

Sementara usia pensiun Yudo Margono satu tahun lebih lama dari Andika Perkasa.

Selain itu dari keseimbangan antar matra kata Noel, Panglima TNI nanti lebih condong ke Yudo Margono.

Setelah Panglima TNI sebelumnya dijabat Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat, lalu Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara, maka Yudo Margono yang berasal dari Angkatan Laut sangat memungkinkan untuk dipilih presiden.

Meskipun menurutnya, tidak ada keharusan bahwa Panglima TNI harus bergantian antar matra.

"Namun pergantian antar matra menjadi pertimbangan sesuai yang berlaku dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI, " katanya.