DPRD Kota Kupang Sambut Baik Rencana Pemkot Kupang Terapkan Perda di PPKM

Pelanggar, baginya tidak bisa ditertibkan dengan peraturan wali kota. Dia pun kembali menegaskan rencana itu akan dipercepat.

Untuk perpanjangan PPKM level IV, menurut Jefri kebijakan tersebut tergantung situasi pergerakan dari jumlah kasus. Ia menyebut, kebijakan tersebut juga tidak dikeluarkan pemerintah daerah, tapi dari pemerintah pusat.

"Aturan kan bukan kita yang tentukan, dari Jakarta yang tentukan bukan kita," ujarnya.

Pemkot, kata Jefri, akan lebih fleksibel dan mengikuti kebiajakan tersebut. Sementara terkait dengan perbedaan data jumlah kasus di NTT pada beberapa daerah, Jefri enggan mengomentari hal tersebut.

"Kita ngga komen itu karena memang pak sekda sudah klarifikasi," sebut Jefri.

Meski demikian, Jefri mengaku adanya jumlah kenaikan kasus covid-19 di Kota Kupang. Dia juga menghimbau masyarakat untuk tetap disiplin dan taat dengan Prokes. (*) 

Berita Kota Kupang Lainnya