Breaking News:

Berita TTU

Pakar Hukum Unwira : Anggota DPRD TTU yang Diduga Kerja Proyek di Rote Ndao Dapat Dikenai Sangsi

jika oknum dewan tersebut merangkap sebagai kontraktor maka tugas kontraktor masuk dalam fungsi yang mana

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Rosalina Woso
Pakar Hukum Unwira  : Anggota DPRD TTU yang Diduga Kerja Proyek di Rote Ndao Dapat Dikenai Sangsi
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Mikhael Feka, SH.MH

Pakar Hukum Unwira Kupang :  Anggota DPRD TTU yang Diduga Kerja Proyek di Rote Ndao dapat Dikenai Sangsi Pemberhentian

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Pakar Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Feka, S. H., M. H, mengatakan, oknum Anggota DPRD TTU yang diduga kuat merangkap jabatan sebagai kontraktor adalah perbuatan tidak terpuji dan di luar dari tugas dan fungsi sebagai DPRD. 

Apabila anggota DPRD merangkap jabatan di mana melakukan pekerjaan yang dibiayai dari anggaran APBN atau APBD, dapat dikenai sangsi berupa pemberhentian dari anggota dewan. Hal ini diatur dalam pasal 401 ayat 2 undang-undang Nomor 7 tahun 2014.

Dikatakan Mikhael, jika oknum dewan tersebut merangkap sebagai kontraktor maka tugas kontraktor masuk dalam fungsi yang mana ? Jelas perbuatan oknum tersebut adalah bertentangan dengan fungsi DPRD.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, saya menyarankan kepada Badan Kehormatan DPRD TTU dan juga partai Berkarya yang mengusung oknum tersebut, Apabila benar yang bersangkutan merangkap jabatan sebagai seorang kontraktor, harus disidang etik oleh Badan Kehormatan dan dikenai sangsi pemberhentian. Karena seorang pejabat publik harus menunjuk teladan juga kepada masyarakat," ucap Mikhael saat dimintai tanggapan perihal anggota DPRD TTU yang diduga mengerjakan proyek di Kabupaten Rote Ndao, Rabu, 21 Juli 2021.

Baca juga: Dandim 1618/TTU Pimpin Personil Berjemur di bawah Terik Matahari

Seorang anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI, tutur Mikhael, dilarang merangkap jabatan. Apalagi, sebagai seorang kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang sumber anggarannya dari APBD maupun APBN.

Hal ini diatur dalam undang-undang Susduk Pasal 400 Ayat 1.

Menurutnya, tugas DPRD berdasarkan pasal Dalam Pasal 365 Ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2014, mengatur 3 fungsi DPRD yakni; fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

"Mana mungkin anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan sementara dia mengerjakan proyek. Dengan kata lain, siapa yang akan mengawasi anggota Dewan tersebut. Jadi fungsi pengawasan itu, jelas tidak akan jalan," tambahnya.

Baca juga: Askab PSSI Belu, TTU dan TTS Daftarkan Fary Francis

Lebih lanjut dijelaskan Mikhael, meskipun oknum anggota DPRD tersebut mengerjakan proyek di Rote Ndao. Tetapi, tidak dapat dibenarkan secara aturan. (*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved