Breaking News:

PMKRI Kupang Tunggu Langkah Tegas dari Satgas COVID-19 dan Kepolisian Terkait Oknum DPRD Malaka

degradasi moral tidak terjadi hanya di kaum milenial melainkan berjenjang dari penguasa dan pemegang suara rakya

Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Ketua Germas PMKRI Cabang Kupang, Rino Sola 

PMKRI Kupang Tunggu Langkah Tegas dari Satgas COVID-19 dan Kepolisian Terkait Tindakan Oknum DPRD Malaka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM,  KUPANG - Ketua Germas PMKRI Cabang Kupang, Rino Sola mengatakan, PMKRI Cabang Kupang sedang menunggu langkah tegas dari satgas COVID-19 dan pihak kepolisian terkait tindakan oknum anggota DPRD Kabupaten Malaka yang berpesta ditengah pemberlakuan PPKM. 

"Berani tidak usut tuntas peristiwa memalukan dan tidak taat hukum tersebut, supaya Azas equality before the law itu nyata ada di negeri ini, bukan hanya berlaku untuk rakyat seperti kami," kata Rino, Rabu, 21 Juli 2021.

Dia mengatakan, pemberlakuan PPKM berskala nasional untuk menekan penyebaran COVID-19 di berbagai daerah gencar dilakukan dan terkait kebijakan tersebut terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

"Ada yang melihat kebijakan tersebut dinilai mampu menekan penyebaran COVID-19 namun tak bisa dipungkiri disisi lain memaksa masyarakat untuk tidak dengan bebas leluasa melakukan aktivitasnya dan hanya beberapa sektor yang dinilai esensial untuk tetap beraktivitas," ujar Rino.

Baca juga: Di Kota Kupang, Daging Kurban Langsung ke Rumah Warga Tanpa Ambil Kupon

Dia melanjutkan, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 yang disahkan pada 2 Juli 2021, pemerintah mengizinkan beberapa sektor yang dibutuhkan operasionalnya untuk kepentingan publik seperti sektor keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi

Bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer).

Berikut, sektor pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik.

Sektor teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Baca juga: Wabub Lembata : Belanja Jalan Dinas Nyaris Sama Dengan Belanja Modal Jalan dan Irigasi di Lembata

Sektor perhotelan non penanganan karantina, dan sektor industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

"Perusahaan-perusahaan ini tetap beroperasi karena tergolong sektor Esensial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), esensial artinya perlu sekali, mendasar, dan hakiki sehingga menurut GERMAS PMKRI Cabang Kupang bahwa tindak tanduk beberapa oknum DPR Kabupaten Malaka sudah betul dan tepat, karena menurutnya merayakan ulang tahun itu terjadi hanya setahun sekali dan wajib untuk dirayakan karena oknum tersebut merupakan wakil rakyat yang sangat memikirkan rakyat, maka tidak salah jika mereka sejenak berpesta pora dengan menggunakan fasilitas negara walaupun keadaan negara lagi carut marut," ujar Rino.

"Perilaku tersebut sebenarnya ingin menunjukan kepada publik bahwa degradasi moral tidak terjadi hanya di kaum milenial melainkan berjenjang dari penguasa dan pemegang suara rakyat, rasa empati dan berbelasungkawa terhadap rakyat telah mati ditenggelamkan oleh minuman keras dan musik dansa," pungkasnya.(*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved