Fadli Zon Kritik Jokowi Soal PPKM Level 3-4 Pengganti PPKM Darurat: Tak Jelas Terkesan Asal-asalan

Fadli Zon Kritik Jokowi Soal PPKM Level 3-4 Pengganti PPKM Darurat: Tak Jelas Terkesan Asal-asalan

POS-KUPANG.COM- Situasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Pemerintah saat ini  memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang.

Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat di akun instagramnya.

Jokowi mengungkapkan penerapan PPKM Darurat dari tanggal 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari, yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat.

Baca juga: Sebut Indonesia Darurat Militer Tangani Pandemi, Muhadjir Diskak Fadli Zon: Ngawur, Mana Militernya?

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM Darurat sampai tanggal 25 Juli 2021.

Selanjutnya kata Jokowi, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap beberapa jenis kegiatan perekonomian.

Jokowi juga mengutarakan PPKM Darurat baru akan dilonggarkan bertahap apabila tren kasus Covid-19 menurun.

''Saya minta kita semua bisa bekerja sama dan bahu-membahu melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga berkurang,'' ujarnya.

Baca juga: Fadli Zon, Andi Arif, Benny Harman Buka Suara Soal Penanganan Covid, Gedung DPR Jadi RS Darurat?

Hal ini pun ditanggapi oleh Fadli Zon.

Dalam unggahan terbaru di instagram Fadli Zon 33 menit yang lalu Rabu 21 Juli 2021, ia menuliskan mengenai label baru yaitu PPKM 3-4.

Begini bunyi unggahan Fadli Zon:

''Label baru lagi, PPKM Level 3-4 mengganti PPKM Darurat yang gagal. Istilah ini tak jelas kriterianya dan terkesan asal-asalan. Harusnya pakai istilah dan sistem yang diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Kenapa Level 3-4 knp bukan Level 42?''

Baca juga: Sebut Indonesia Darurat Militer Tangani Pandemi, Muhadjir Diskak Fadli Zon: Ngawur, Mana Militernya?

Unggahan Fadli Zon ini langsung ditanggai ratusan komentar warganet:

@setyaning.sih_: Ribeet yaak kebanyakan istilah.... Ganti juduul terus.........

@pedto_jetano: hahahaha HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA,,,,, Poesing Poesinggggggg !!!

@adly_saffa_0009: Pak colek pak jokowi pak nanti tak kasih sepanduk gambar bpk sewaktu pertama kali nyalon dpr pak
 
@adly_saffa_0009: Pak kenapa nggak di batalin aja pak orang mau berangkat kerja jadi susah pak kalau bisa batalin aja pak colek pak jokowi pak di rayu pak biar di batalin

@the_arivano: biar kaya seblak pedes mang usep @fadlizon ada level2nya yg pedes sampe pedes bgt...ada zona zona nya...ada yg pedes asin...ini strategi terbarukan

Bagaimana menurutmu?

BACA JUGA BERITA LAINNYA

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy diskak Fadli Zon.

Ini lantaran pernyataannya yang menyebut Indonesia Darurat Militer tangani Pandemi covid-19.

Pernyataan Muhadjir tersebut langsung mendapat kritikan keras dari Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon

Fadli Zon bahkan menyebut pernyataan Muhadjir Effendy Ngawur karena menggunakan kata Darurat militer.

Melalui akun Twitter--nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menilai pernyataan Muhadjir Effendy membuktikan tidak ada koordinasi pemerintah dalam penanganan covid-19 sangat lemah.

"Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?" tulis Fadli Zon, Sabtu 17 Juli 2021.

"Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid," katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

"Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas," katanya kepada Tribunnews, Minggu 17 Juli 2021.

Menurutnya, ini bisa mengacaukan upaya penanganan pandemi secara komprehensif karena masyarakat akan dibingungkan dengan istilah-istilah yang tidak jelas maksudnya.

Menurut Sukamta, istilah darurat militer punya definisi tersendiri yang dijelaskan dalam Perpu 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya

Sementara jika saat ini dinyatakan sebagai darurat militer, berdasar UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) setiap mobilisasi TNI POLRI harus dengan persetujuaan DPR.

Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta

"Sampai sekarang tidak pernah DPR dimintai persetujuan soal mobilisasi TNI. Jadi, jangan asal menggunakan istilah, karena ada konsekuensi hukumnya," katanya.

Belum lagi, dikatakan Sukamta, daerah-daerah yang dinyatakan darurat akan dipimpin komandan militer.

"Kan tidak seperti itu kondisinya. Saya pandang persoalan wabah virus saat ini rujukannya UU Nomor 20 tahun 2018 tetang Kekarantinaan Kesehatan."

"Perangkat di UU ini sudah sangat jelas, termasuk soal karantina wilayah atau lockdown yang bisa digunakan untuk pengendalian pandemi," katanya.

Legislator Komisi I ini meminta Muhajir untuk lebih memahami Undang-Undang.

Hal ini supaya pengerahan TNI-POLRI dalam penanganan Covid-19 dikerangkakan secara tepat sesuai dengan peraturan perundangan.

"Silakan pemerintah libatkan TNI-POLRI, tetapi harus dengan ketugasan yang jelas dan terukur sehingga upaya pengendalian lonjakan covid bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Muhadjir Effendy menyatakan Indonesia kini tengah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Ia menyatakan demikian karena melawan Covid itu adalah situasi memerangi musuh tak kasat mata.

"Sebetulnya pemerintah saat ini walaupun tidak di-declare, kita ini kan dalam keadaan darurat militer."

"Darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang."

"Sekarang ini sudah darurat militer karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat," kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DIY, Jumat 16 Juli 2021. (*)

Berita Fadli Zon lainnya