Pemprov NTT Kembali Berlakukan Tax Amnesty
selama ini kalau masyarakat atau wajib pajak terlambat membayar pajak maka akan dikenakan pembayaran denda dan bunga
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Pemprov NTT Kembali Berlakukan Tax Amnesty
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) kembali memberi tax amnesty (pengampunan pajak) bagi masyarakat terkait dengan pajak dan denda keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor.
Kebijakan pengampunan pajak itu telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 28 tahun 2021.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing mengatakan pelaksanaan program tax amnesty atau pengampunan pajak itu berlaku sejak 15 Juli 2021 hingga 30 September 2020.
"Gubernur mengeluarkan kebijakan tax amnesty, yaitu memberikan pembebasan dan juga keringanan pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak," ujar Dr. Zeth Sony Libing kepada wartawan, Selasa 13 Juli 2021.
Baca juga: Begini Alasannya, Dispendukcapil Kota Kupang Tidak Bisa Layani Pembuatan E-KTP
Dr. Zeth Sony Libing menjelaskan, kebijakan tax amnesty itu dibuat selain untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi selama masa pandemi Covid-19, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak.
Poin teks amnesti, kata Dr. Zeth Sony Libing, terdiri dari pembebasan denda maupun bunga keterlambatan pembayaran.
Ia menyebut, selama ini kalau masyarakat atau wajib pajak terlambat membayar pajak maka akan dikenakan pembayaran denda dan bunga.
"Jadi pemerintah membebaskan 100 persen denda dan bunga. Jadi dia terlambat pajak, dengan aturan tax amnesty makan dia bebas denda dan bunga," ujar dia.
• Pelayanan KTP Terhambat, Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung : Jangan Korbankan Masyarakat
Poin berikut, kata dia, pemerintah memberikan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor.
Ia menjelaskan, wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor satu sampai dua tahun bagi kendaraan roda empat ke atas, maka pengurangan pokok pajaknya 5 persen.
Sementara bagi kendaraan roda 2 ke atas, pengurangan pokok pajak 10 persen.
"Jika wajib pajak terlambat membayar di atas 2 tahun, diberi keringanan pokok pajak, jadi ada pengurangan," kata dia.
Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Kota Kupang, Angka Terus Naik
Pemerintah juga memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor baik mutasi masuk ke daerah NTT maupun mutasi dalam daerah.
Demikian pula, pembebasan biaya untuk alih fungsi angkutan umum ke angkutan pribadi dan sebaliknya, termasuk angkutan yang akan bergabung dengan koperasi.
"Contoh Plat kuning ke hitam atau hitam ke kuning itu bebas (biaya). Demikian juga plat kuning yang mau bergabung dengan koperasi dibebaskan bea balik nama," tambah dia.
Kebijakan tax amnesty tahun ini, kata dia, agak berbeda dari tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya, pemerintah masih memberikan pengampunan pajak namun dengan batasan tahun tunggakan, maka tahun ini tidak demikian.
Baca juga: Covid Meningkat, Direktur RSUD SK Lerik Kupang Sebut Tempat Tidur Pasien Covid-19 Masih Tersedia
Pemerintah membebaskan tunggakan dan pajak kendaraan berapapun lamanya tunggakan.
Karena itu, Dr. Zeth Sony Libing berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi sebagai peluang untuk normalisasi pajak kendaraan yang dimiliki.
"Kita berharap masyarakat bisa manfaatkan ini sehingga mulai tahun depan bisa melakukan pembayaran pajak dengan normal," ujarnya dia.
Pemerintah provinsi NTT, jelas Dr. Zeth Sony Libing, berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak agar dapat memenuhi target tahunan, termasuk dengan desain kebijakan tersebut.
Baca juga: Tangani Lonjakan Pasien Covid-19, Manajemen RSUD Kupang Optimalisasi Tenaga Kesehatan
"Seperti tahun sebelumnya, kami optimis, target penerimaan dari pajak dapat terpenuhi," katanya. (*)
