China Kritik Catatan Hak Asasi Manusia Australia di PBB, Banyak Pelanggaran di Luar Negeri

China Kritik Catatan Hak Asasi Manusia Australia di PBB, Banyak Pelanggaran di Luar Negeri

POS-KUPANG.COM - China telah melancarkan kritikan pedas terhadap catatan hak asasi manusia Australia di PBB.

China juga menuduh pemerintah federal menyebarkan "informasi yang salah" dan gagal untuk mengadili pasukan yang melakukan kejahatan perang di luar negeri.

Di Jenewa, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadakan tinjauan rutin atas kinerja hak asasi manusia Australia, dengan beberapa negara menekan Australia untuk menaikkan usia minimum tanggung jawab pidana, meningkatkan perlakuan terhadap masyarakat adat dan mengakhiri penahanan wajib pencari suaka.

Sejumlah negara juga mendorong Australia untuk melakukan pengurangan emisi karbon yang lebih tajam, dengan Kepulauan Marshall meminta pemerintah federal untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap untuk membatasi pemanasan global.

Baca juga: China Kembangkan Pesawat Peringatan Dini, Siap Lawan Amerika di Laut China Selatan

Namun sejauh ini kritik publik terkuat datang dari China, yang telah menggunakan bahasa yang semakin keras untuk mengkritik Australia di forum internasional seiring memburuknya hubungan bilateral.

Perwakilan China di PBB, Jiang Duan, membidik dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Australia di Afganistan, yang sedang diselidiki oleh penyelidik khusus.

"Pasukan Australia tanpa pandang bulu membunuh warga sipil dalam operasi di luar negeri, melakukan kejahatan perang, namun mereka masih buron hari ini," kata Jiang.

Jiang juga membidik sistem penahanan lepas pantai Australia, dengan mengatakan para pencari suaka "ditahan secara paksa untuk waktu yang lama, bahkan tanpa batas waktu, dengan pelanggaran hak asasi manusia mereka."

Baca juga: Terungkap, Cina-Amerika Pendukung Kuat Donald Trump Karena Sikapnya Anti Pemerintahan Komunis China

Dia juga mengkritik "diskriminasi yang berlangsung lama dan sistematis dan kejahatan kebencian terhadap Afrika, Asia dan kelompok minoritas lainnya" di Australia dan menuduh pemerintah federal "menyebarkan informasi yang salah dari motivasi politik."

Australia menerima lebih dari 150 rekomendasi hak asasi manusia yang dibuat oleh negara lain, tetapi mempertahankan langkah-langkah perlindungan perbatasannya dan tidak mendukung seruan untuk menghentikan penggunaan batu bara.

Perwakilan Kepulauan Marshall, Sam Lanwi, mengatakan dia menyayangkan keputusan Australia karena ancaman mendesak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

“Kami berharap rekomendasi ini dapat dipertimbangkan di masa mendatang karena akan menjadi langkah penting dalam upaya implementasi Perjanjian Paris,” katanya.

Seruan untuk Mengurangi Usia Tanggung Jawab Kriminal di Australia

Australia, yang diwakili di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa oleh Sally Mansfield, juga tidak mendukung seruan yang dibuat oleh lebih dari dua lusin negara untuk menaikkan usia minimum tanggung jawab pidana dari 10 menjadi setidaknya 14 tahun.