Warga Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Bijaepasu di Kejari TTU

Sebanyak 5 orang warga Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten TTU, NTT, menyambangi Kantor Kejari TTU

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Dionisius Rebon
Pose warga Desa Bijaepasu saat melaporkan dugaan penyelewengan dana desa, Senin, 28/06/2021. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Sebanyak 5 orang warga Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten TTU, NTT, menyambangi Kantor Kejari TTU.

Mereka melaporkan dugaan penyelewengan dana desa setempat sejak tahun 2016 hingga 2020 yang diduga dilakukan kepala Desa Setempat, Yeremias Afoan Kolo.

Pasca menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana desa, perwakilan masyarakat Desa Bijaepasu, Nikodemus Olin mengatakan, banyak sekali pembangunan di Desa Bijaepasu yang mangkrak selama masa kepemimpinan Kepala Desa Yeremias Afoan Kolo.

Ia menjelaskan, bangunan Kantor Desa yang dibangun sejak tahun 2016 dengan dana ratusan juta rupiah hingga kini belum selesai atau rampung dan terkesan terabaikan proses pengerjaannya.

Baca juga: Kejaksaan Jangan Diamkan Laporan Dana Desa

 

Menurutnya, kinerja Pemerintah Desa dan BPD Bijaepasu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Fungsi kepengawasan BPD tidak berjalan.

"Semua pekerjaan fisik itu, mangkrak semua. Kami bawa bukti-bukti (mangkraknya pembangunan dan Mark up harga) dokumentasi seperti Kantor Desa, Embung-embung, sumur bor dan WC segala macam itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, para aparat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa Bijaepasu adalah kerabat kepala desa. Hingga saat ini, lanjut Nikomedus, masyarakat dan perangkat desa Bijaepasu tidak pernah mengetahui jumlah dana desa dan ADD setiap tahun anggaran.

Masyarakat Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ( Kabupaten TTU), hingga kini kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi di kantor desa. Pasalnya, pembangunan kantor desa yang dianggarkan sejak tahun 2016 hingga saat ini belum rampung.

Baca juga: Belum Selesaikan RKPDes dan SPj Dana Desa, Empat Kades Terancam Dinonaktifkan

Sementara itu, warga masyarakat Desa Bijaepasu Kornelia Sanam menuturkan, tidak ada transparasi pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa beserta jajarannya.

Mirisnya, pemerintah desa juga tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Bijaepasu.

Kornelia mengakui bahwa, masyarakat tidak diberi akses untuk mengetahui informasi seputar jumlah anggaran dan pengelolaan dana desa.

Kajari TTU, Robert Jimmi Lambila, S. H., M. H, saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Selasa, 29/06/2021 menerangkan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

Laporan dugaan penyelewengan dana desa, lanjut Robert, yang memiliki bukti yang kuat dan didukung oleh LHP Inspektorat akan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, laporan dugaan penyelewengan yang belum memiliki bukti yang cukup akan dikembalikan kepada pemerintah dan Inspektorat untuk diselesaikan secara internal.

Ia menegaskan, apabila dalam perjalanan waktu ditemukan kerugian keuangan negara dan pihak pemerintah daerah melimpahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan maka pihaknya akan menindaklanjutinya. (*)

Berita Kabupaten TTU Lainnya

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved