Menghitung Gebrakan Ahok Selama 19 Bulan Jadi Komisaris Utama Pertamina
Apa saja gebrakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama 19 bulan menjabat Komut atau Komisaris Utama Pertamina?
lihat foto
Menghitung Gebrakan Ahok Selama 19 Bulan Jadi Komisaris Utama Pertamina
POS-KUPANG.COM - Apa saja gebrakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama 19 bulan menjabat Komut atau Komisaris Utama Pertamina?
Inilah pertanyaan yang selalu muncul dalam benak kita sejak mantan suami Veronica Tan itu menjabat Komut di salah satu perusahaan energi pelat merah itu.
Kenapa? Karena Pertamina itu merupakan salah satu perusahaan vital dan menjadi sumber devisa negara.
Namun, seperti banyak diketahui, kinerja BUMN itu dinilai tidak maksimal selama ini. Malah Pertamina cenderung menjadi ladang korupsi.
Baca juga: Ahok Buka-bukaan dapat Fasilitas Kartu Kredit dengan Limit Rp 30 M Sebagai Komisaris Pertamina
Penunjukan Ahok menjadi Komut oleh Menteri BUMN Erick Thohir tentu saja mengandung harapan agar Pertamina benar-benar menjadi perusahaan andalan negara.
Itu artinya kinerja Pertamina harus ditingkatkan dan segala penyimpangan yang terjadi selama ini dibersihkan.
Kenapa Ahok? Tentu saja karena Erick Thohir merujuk pada kinerja Ahok selama menjadi pejabat publik.
Ahok pernah menjadi Bupati Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.
Baca juga: Dulu Bela Ahok, Kini Nusron Wahid Kritik BTP yang Hapus Kartu Kredit Direksi Pertamina Rp 30 Miliar
Ahok juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Jokowi yang waktu itu terpilih menjadi Presiden RI.
Selama menjadi pejabat publik tersebut, Ahok memperlihatkan kinerja yang luar biasa.
Berbagai gebrakan dilakukannya dan terbukti berhasil mengubah keadaan menjadi lebih baik.
Contoh yang paling kasat mata ketika dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah tempat kumuh berhasil diubahnya menjadi tempat yang layak.
Baca juga: Kilang Pertamina Cilacap Terbakar
Meskipun kemudian Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta dan harus mendekam di penjara karena kasus penistaan agama, Erick Thohir ketika didaulat menjadi Menteri BUMN lalu menunjuk Ahok sebagai Komut Pertamina.
Ahok diangkat jadi Komut Pertamina sejak November 2019.
Dan kalau dihitung sampai sekarang, terhitung sudah 19 bulan Ahok menjadi Komut Pertamina, sudah ada empat kebijakan yang dilakukan Ahok untuk membenahi Pertamina.
Gebrakan itu mulai dari kebijakan karyawan biasa bisa jadi petinggi di Pertamina, artinya setiap karyawan punya kesempatan yang sama untuk bisa menduduki posisi strategis di perseroan.
Baca juga: Ahok Cabut Fasilitas Kredit Dewan Komisaris & Dewan Direksi, Nilainya Fantastis, Menteri BUMN Setuju
Terbaru, yaitu kebijakan menghapus fasilitas kartu kredit bagi petinggi Pertamina.
Menurutnya, penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina, mengingat limit yang diberikan cukup besar.
Ia pun mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya sebagai komisaris di Pertamina mencapai Rp 30 miliar.
Lalu apa saja sederet gebrakan yang dilakukan Ahok setalah 19 bulan jadi Komisaris Pertamina?
1. Karyawan biasa bisa jadi bos di Pertamina
Ahok mendorong perubahan budaya organisasi secara total di perusahaan migas milik negara tersebut.
Ia mengatakan, reorganisasi dan restrukturisasi akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi.
Lewat prinsip itu, ke depannya setiap karyawan di Pertamina punya kesempatan yang sama untuk menjadi petinggi di perusahaan tersebut.
Baca juga: Dulu Bela Ahok, Kini Nusron Wahid Kritik BTP yang Hapus Kartu Kredit Direksi Pertamina Rp 30 Miliar
"Kami akan memasuki budaya baru. (Kami) akan membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina, maka golongan yang PRL-nya (Pertamina Reference Level) di bawah 15 pun berhak mengikuti tes menduduki posisi sampai SVP (Senior Vice President)," ujar Ahok dikutip dari video di YouTube Pertamina pada Kamis 16 Juli 2020.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berharap, dengan perusahaan tersebut, maka Pertamina nantinya bisa dipimpin oleh orang dalam yang memang sebelumnya sudah berkarier di perusahaan itu sedari awal.
Menurutnya, budaya baru ini nantinya bisa diikuti oleh BUMN lainnya.
"Harapan kami ke depan nanti Dirut Pertamina pun tidak perlu lagi dari BUMN lain, tapi bisa dari insan Pertamina yang mendudukinya dan yang sudah selesai pun bisa menduduki posisi komisaris. Kalau Pertamina jadi role model, maka seluruh bisnis BUMN bisa seperti itu," kata Ahok.
2. Tingkatkan transparansi di Pertamina
Setelah menjabat sebagai pengawas Pertamina, Ahok mendorong transparansi bisnis di perusahaan tersebut.
Salah satunya dengan memberikan akses Informasi operasional melalui website resmi perseroan.
Baca juga: Ada yang Aneh dengan Anak Veronica Tan, Sikapnya Begini Saat Makan Bareng Ahok BTP, Masih Kecewa?
Hal itu disampaikannya lewat akun resmi twitternya @basuki_btp pada Rabu, 12 Februari 2020 lalu.
Ia berharap bahwa masukan dan saran bisa diberikan oleh masyarakat demi pelayanan Pertamina ke publik.
"Mulai hari ini, akses informasi operasional PT Pertamina (Persero) terkait pengadaan Crude, LPG dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan di Pertamina," tulisnya.
"Dengan keterbukaan informasi ini kami berharap mendapatkan masukan dan saran terbaik dari publik.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengadaan tersebut, dapat menghubungi Contact @pertamina 1500 000," imbuh Ahok.
3. Kritik utang dan gaji petinggi Pertamina
Ahok secara blak-blakan sempat berbicara soal buruknya tata kelola di Pertamina, mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukan direksi dan komisaris.
Ia mengaku sering geleng-geleng kepala dengan berbagai kebijakan direksi Pertamina.
Baca juga: Veronica Tan Singgung Perlakuan Tidak Adil, Mantan Istri Ahok Sebut Ada yang Dipandang Sebelah Mata
Keputusan bisnis Pertamina sering kali tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis, yang membuat perseroan harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar.
Dia mencontohkan kebijakan manajemen Pertamina yang rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri. Pembelian ladang minyak dilakukan dengan utang.
"Sudah ngutang 16 miliar dollar AS, tiap kali otaknya pinjam duit terus, saya sudah kesal ini. Pinjam duit terus, mau akuisisi terus," kata Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN pada Rabu 16 September 2020.
Menurutnya, selain secara hitungan bisnis kurang menguntungkan, Pertamina dinilai sebaiknya fokus mengeksplorasi ladang minyak di dalam negeri.
"Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini," ucap Ahok.
Selain utang, ia menilai, banyak praktik tata kelola Pertamina yang sangat tidak efisien.
Baca juga: Veronica Tan Singgung Perlakuan Tidak Adil, Mantan Istri Ahok Sebut Ada yang Dipandang Sebelah Mata
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji dengan besaran nilai yang sama, meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatan tinggi tersebut.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.
4. Hapus fasilitas kartu kredit petinggi
Pertamina Teranyar, Ahok mengusulkan untuk dewan komisaris dan direksi Pertamina tak lagi mendapat fasilitas kartu kredit yang disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin 14 Juni 2021.
Menurutnya, penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina, mengingat limit yang diberikan cukup besar.
Baca juga: Veronica Tan Singgung Perlakuan Tidak Adil, Mantan Istri Ahok Sebut Ada yang Dipandang Sebelah Mata
Ia pun mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya sebagai komisaris di Pertamina mencapai Rp 30 miliar.
Ahok menegaskan, kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini akan berlaku pula pada semua anak usaha Pertamina. Hal ini guna untuk menghindari penyimpangan penggunaan kartu kredit.
"Penghapusan kartu kredit) berlaku semua, karena mudah terjadi penyimpangan jika pemakaian kartu kredit. Direksi langsung auto debet dibayar oleh perusahaan," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis 17 Juni 2021.
Dia juga sempat membagikan foto kartu kredit yang dimilikinya. Foto itu menunjukkan bahwa kartu kredit korporasi di Pertamina bekerja sama dengan Bank Mandiri.
Kartu kredit yang cenderung berwarna platinum itu memiliki logo Pertamina dan bertuliskan Platinum Corporate Card.
Baca juga: Veronica Tan Mendadak Bicara Soal Jatuh Cinta, Mantan Istri Ahok: Tuhan Mendengar Gumaman Saya!
Nama asli Ahok pun tertulis di kartu itu yakni B Tjahaja Purnama dengan masa berlaku kartu hingga Januari 2025.
Sebelumnya, ia menyatakan kebijakan tersebut juga sudah didukung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini pun sudah berlaku sejak berakhirnya RUPS kemarin.
"Menteri BUMN mendukung (kebijakan ini), karena (di perusahaan swasta seperti) Astra saja tidak berikan fasilitas kartu kredit," ungkap Ahok.*
Berita Ahok lainnya
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "19 Bulan Jadi Komisaris Pertamina, Apa Saja Gebrakan Ahok?"
