DPRD Manggarai Barat Diskusi Mengenai Pinjaman Daerah

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema akselerasi pembangunan melalui pinjaman daerah.

Kegiatan yang dilakukan pada Jumat 11 Juni 2021 itu dimoderatori oleh anggota DPRD dari PAN, Inocentius Peni.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mabar, Salvador Pinto, Ketua DPRD Kabupaten Mabar, Martinus Mitar, Wakil Ketua II DPRD Mabar, Marselinus Jeramun, anggota DPRD, Anton Aron, pelaku usaha di Labuan Bajo, Fidelisius Fukardi, Presiden Komodo Lawyers Club, Plasidus Asis de Ornay, Sekjen Komodo Lawyers Club, Jon Kadis, Pemerhati Sosial, Iron Hambut, peneliti LSM Sunspirit For Justice and Peace, Venan Haryanto serta peserta lainnya.

Anggota DPRD Kabupaten Mabar dari PAN, Inocentius Peni mengatakan, kegiatan tersebut merupakan respon atas pertanyaan publik terkait rencana pengajuan dana pinjaman daerah sebesar Rp 1 Triliun ke PT SMI oleh Pemda Mabar.

Baca juga: BPOLBF Gencar Promosikan Pariwisata Labuan Bajo Flores ke Tingkat Nasional dan Internasional

Baca juga: 10 Desa Wisata di Sikka Utus Warga Ikut Pelatihan Pengelolaan Usaha Home Stay

Pemda Mabar melalui dana pinjaman akan membangun sebanyak 33 ruas jalan di 12 kecamatan.

"Bagi PAN, kami tidak merasa oposisi, kami mitra, dalam posisi kemitraan ini kami mitra kritis semua kebijakan Pemda, termasuk pinjaman daerah ini," katanya.

Pihaknya menekankan, Pemda Mabar harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan tersebut.

"Kami tekankan betul terkait aspek kehati-hatian dalam aspek-aspek pengelolaan. Ending dari pinjaman ini adalah pinjaman daerah memenuhi ekspektasi publik, bukan pada jumlah uang tapi pada kualitas," tegasnya.

Baca juga: Kampus Undana Siapkan Kuota Sebanyak 6520 Orang Bagi Calon Mahasiswa di Tahun 2021

Baca juga: Kaban BPKD Mabar Jelaskan Pengajuan Dana Pinjaman Daerah Rp 1 Triliun

Menurutnya, jika pembangunan infrastruktur berjalan baik, maka meringankan beban pemimpin selanjutnya karena tidak lagi melihat infrastruktur, namun melakukan pembangunan sektor lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

"Jika jalan baik 5 tahun atau selanjutnya, maka dia tidak pikirkan ratusan kilometer jalan yang buruk karena pemerintah sebelumnya sudah jalankan," paparnya.

Dikesempatan yang sama, anggota DPRD, Anton Aron mengatakan, Pemda Mabar harus juga mengembangkan sektor pertanian secara optimal jika infrastruktur telah memadai.

"Kami Dorong sektor lainnya seperti pertanian, sehingga infrastruktur yang baik mendukung pertanian. Sehingga, dengan infrastruktur jalan gunakan pinjaman daerah, maka anggaran selanjutnya dapat digunakan untuk intervensi kepada sektor lainnya yakni pertanian demi kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Pihaknya juga mendorong Pemda Mabar agar mengoptimalkan sumber pendapatan melalui pajak dan retribusi demi menjamin pembayaran cicilan pinjaman.

"Kita juga harus berpikir gunakan lahan Pemda Mabar untuk bangun hotel bintang lima, bukan hanya Inaya tapi daerah juga punya, apalagi semangatnya untuk mempercepat pengembalian dana. Jadi tidak hanya ruko. Kalau dimungkinkan, penyertaan modal bagi BUMD sehingga optimalisasi pelayanan bagi masyarakat," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)