Breaking News:

Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kejari TTU 'Membludak' Kadis PMD Beberkan Faktor Penyebab

Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kejari TTU 'Membludak' Kadis PMD Beberkan Faktor Penyebab

POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Plt. Kadis PMD TTU, Egidius Sanam. 

Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kejari TTU 'Membludak' Kadis PMD Beberkan Faktor Penyebab

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Utara, Egidius Sanam angkat bicara perihal maraknya laporan penyelewengan dana desa dan kepala desa yang tersangkut kasus korupsi di Kejari TTU akhir-akhir ini.

Egy mengakui bahwa selama ini ada sesuatu yang dinilai keliru terkait pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, ada pula banyak aspek yang memberikan kontribusi dalam carut-marut pengelolaan dana desa.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab urgen maraknya laporan dugaan penyelewengan dan pengungkapan kasus korupsi dana desa oleh Kejari TTU yakni; tidak maksimalnya peranan para pendamping teknis di Desa.

Baca juga: Bantuan Belum Disalurkan, Begini Temuan Anggota DPRD Saat Sidak ke BPBD Kota Kupang 

Tugas-tugas pendamping lokal dan pendamping desa baik tenaga ahli di Kabupaten dan Provinsi adalah mengawal pemanfaatan dana desa  agar efektif sesuai dengan peruntukannya. Namun kehadiran Pendamping Desa dan tenaga profesional sepertinya tidak memperbaiki keadaan. Malah dugaan penyalahgunaan ini seperti menjamur.

"Audit yang dilakukan ditetapkan oleh inspektorat atau APIP mengenai pengelolaan keuangan desa, selama ini hanya berdasarkan pengaduan masyarakat," ungkapnya saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Kamis, 10/06/2021.

Audit pengelolan dana desa tersebut tidak dilakukan secara berkala oleh Inspektorat setiap akhir tahun. Fungsi  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengedepankan pembinaan administratif belum dimaksimalkan setiap tahunnya, sehingga kesalahan kecil yang tercecer akhirnya menjadi temuan saat ada pengaduan dari masyarakat.

Faktor lainnya yang menjadi penyebab kekeliruan pengelolaan keuangan di desa, adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa maupun aparat Pemerintah Desa yang belum mumpuni.

Ia mengatakan, para kepala desa sewenang-wenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa terutama para bendahara. Sementara dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa diatur dengan peraturan khususnya.Selain itu, fungsi pengawasan yang dilakukan BPD juga belum maksimal. 

Egi menilai, sejauh ini para BPD menjalankan fungsi pengawasan yang diterjemahkan seperti auditor. Seharusnya BPD menjalankan fungsi pengawasan tingkat desa yang bersifat menyeluruh.

" Misalnya sesuatu yang direncanakan dalam APBDes belum terlaksana, kan BPD mempunyai kewenangan untuk mendapatkan informasi dari pemerintah desa atau yang betul-betul dominan adalah penetapan dokumen penggunaan anggaran,"jelasnya.

Semua faktor penyebab tersebut, tutur Egi, menjadi bahan evaluasi PMD TTU untuk memperbaiki segala sesuatu ke depannya. (CR5)

Plt. Kadis PMD TTU, Egidius Sanam.
Plt. Kadis PMD TTU, Egidius Sanam. (POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI)
Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved