Perpusnas Gelar Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan di NTT
Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan - Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2021.
Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari kedepan bertempat di Aston Kupang Hotel & Convention Center dan dibuka oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, M.T., dalam sambutan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Ir. Bambang Purnama, M.Si mengatakan, Kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan TIK untuk Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini merupakan kerjasama Perpustakaan Nasional RI
dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 18 itu mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat saat ini.
"Transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
"Inklusi sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan," lanjut dia.
Untuk itu perpustakaan harus dirancang agar memiliki manfaat yang tinggi di masyarakat, sehingga, inklusi sosial ini yang diterapkan di perpustakaan betul-betul mempunyai dampak atau peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul dalam peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan
Indonesia Maju.
Adapun tujuan dari program ini diharapkan juga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan dari berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya mendukung Program Pemda NTT menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera.
Dalam sambutan tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Perpustakaan Nasional yang telah menetapkan 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi NTT yakni Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Flores Timur sebagai Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan 1 (satu) Kabupaten yakni Belu sebagai Replikasi Transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, serta 10 (sepuluh ) Desa untuk menyelenggarakan program Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum melalui transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
"Meski dengan kondisi wabah pandemi Covid-19, kami berharap perpustakaan di masing-masing Kabupaten dan Desa perlu adanya parameter keberhasilan yang bisa diukur dari Perpustakaan Kabupaten dan Desa yang di tetapkan ini, yakni diharapkan dapat menunjukkan adanya peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke
perpustakaan dengan mematuhi protokol covid-19, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan ekspos pemberitaan di media terhadap perpustakaan serta dapat membangun kemitraan dengan berbagai lembaga seperti OPD, BUMN, BUMD, LSM, Komunitas dan lain - lain," jelasnya.
Dia berharap para peserta Bimtek nantinya dapat secara proaktif mengikuti materi kegiatan yang akan disampaikan oleh Tim Master Trainer dan Nara sumber dari Perpustakaan Nasional RI, dari awal sampai akhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.
Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Perpusnas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bahkan mendukung dengan meluncurkan program Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, dan menjadikan tema “Literasi Untuk Kesejahteraan” sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional pembangunan manusia.
Untuk itu, salah satu upaya penting adalah mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Transformasi perpustakaan memiliki peran signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mereka mampu mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik.
Peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat.
Selain menyediakan sumber-sumber bacaan informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk pemberdayaan sosial- ekonomi masyarakat.