PGRI Flores Timur Surati Presiden Minta Penambahan Kuota PPPK 2021

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) Kabupaten Flores Timur menyurati Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan DPR RI, melalui Pengurus Besar (PB) PGRI Pusat. PGRI Kabupaten Flores Timur menyampaikan aspirasi seputar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) tahun 2021.

Surat dengan nomor 74/PGRI-FLOTIM/A/VI/2021 tertanggal Kamis 3 Juni 2021 berisi dua aspirasi diantaranya, meminta Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mempertimbangkan dan memutuskan adanya penambahan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Jumlah guru honor di Kabupaten Flores Timur kurang lebih 2000 orang, sementara kuota PPPK untuk Kabupaten Flores Timur hanya 552 orang. PGRI Flores Timur berpandangan, kuota ini sangat tidak seimbang dengan jumlah guru honor yang ada saat ini.

Baca juga: TRIBUN WIKI: Pantai dan Padang Savana Mausui Manggarai Timur Tawarkan Wisata Berkuda

Baca juga: Gelar Pendisiplinan Penerapan Prokes, Aparat TNI-Polri Sasar Area Publik di Kota Kefamenanu, TTU

"Kita meminta kiranya ada penambahan quota PPPK untuk Kabupaten Flores Timur," ujar Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian kepada wartawan, 4 Juni 2021.

Selain kuota PPPK, PGRI juga menyoroti penetapan seleksi PPPK tahap pertama dan kedua yang hanya diperuntukan guru honor yang ada di sekolah negeri.
Hal ini, menurut PGRI Flores Timur, pilihan ini sungguh tidak adil. Pasalnya, di Kabupaten Flores Timur, jumlah guru honor lebih banyak tersebar di sekolah- sekolah swasta di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik (Yapersuktim).

"Kiranya, Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dapat mengambil keputusan khusus pada daerah-daerah yang sebaran guru honor lebih banyak di sekolah swasta sehingga terciptanya kesempatan yang sama bagi guru honor di sekolah negeri maupun sekolah swasta dalam tahapan seleksi yang PPPK Tahun 2021," katanya.

Baca juga: Promo Alfamart Terbaru Jumat 4 Juni 2021, Beli 2 Gratis 1, Popok Bayi Diskon 25%

Baca juga: Pemda Matim Bersama DPRD Gelar FGD Bahas Kerusakan Hutan Yang Makin Parah

"Suratnya kita kirim melalui email dan pesan WhatsApp Pengurus Besar (PB) PGRI langsung diterima Ibu Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd dan siap melakukan langkah-langkah lanjutan menyampaikan aspirasi dari Pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur," tandasnya.

PGRI berharap, kiranya aspirasi yang disampaikan sebagai represtasi aspirasi dari kurang lebih 2000 guru honor di Kabupaten Flores Timur dapat didengar oleh Presiden Republik Indonesia.

"Mestinya tidak ada diskriminasi antara guru honor yang mengajar di sekolah negeri dan swasta. Mereka harus diperlakukan sama. Tahapan seleksinya merata, tidak harus memprioritaskan guru honor di sekolah negeri lalu menomorduakan guru honor di sekolah swasta. Negara ini merdeka dan tetap teguh hingga hari ini karena bermodalkan persatuan dan kesatuan. Jangan ada perbedaan antara guru honor pada sekolah negeri dan guru honor pada sekolah swasta dalam tahapan seleksi PPPK 2021," tegasnya.

Ia menambahkan, setelah melayangkan surat, pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur akan berangkat ke Jakarta dan bersama Pengurus Besar PGRI bergerak bersama menyampaikan dua aspirasi pokok dan berbagai persoalan lain di daerah yang menimpa guru di Kabupaten Flores Timur. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)