Buntut Aksi Viral Video Bupati Alor NTT Marah Mensos Tri Rismaharini, PDIP Alor Surati DPP   

Buntut Aksi Viral Video Bupati Alor NTT Marah Menteri Sosial Tri Rismaharini, PDIP Alor Surati DPP  

Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dewan Pimpinam Cabang PDIP Kabupaten Alor menyurati Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP buntut aksi Bupati Alor yang viral karena memarahi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Ketua DPC PDIP Alor, Enny Anggrek mengatakan, pihak DPC telah bersurat kepada DPP terkait hal itu. 

Enny menyebut, apa yang dilakukan oleh Bupati Amon terhadap Menteri sosial Tri Rismaharini tidak mencerminkan etika sebagai seorang pejabat negara. 

"Apa yang dilakukan Bupati Amon tidak mencerminkan etika sebagai pejabat negara," kata Enny kepada POS-KUPANG.COM, Rabu, 2 Juni 2021 malam. 

Karena itu, Enny menyebut pihak DPC PDIP sebagai salah satu partai yang memberi rekomendasi dan mendukung pencalonan Amon Djobo dalam Pilkada Alor perlu mengambil sikap. 

Apalagi kata Enny, saat Pilkada, dirinya merupakan Ketua Tim Pemenangan Amon Djobo dan Imran Duru. 

"Kita sudah surati DPP Terkait persoalan ini," kata dia. 

Sebelumnya, Enny yang juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, menyebut dewan dan rakyat Kabupaten Alor malu akibat ulah Bupati Amon Djobo. 

Bupati Amon terekam sedang marah terhadap Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini melalui dua stafnya saat laporan di rumah jabatan Bupati Alor.

Potongan video berisi Bupati Amon Djobo sedang marah itu kemudian viral di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam video dengan durasi 03.09 menit itu tampak  Bupati Amon yang mengenakan pakaian safari warna merah dengan paduan topi tampak sedang memarahi dua orang staf Menteri Sosial yang sedang duduk.

Dalam video, terdengar Bupati Amon marah dan menyebut soal pendistribusian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI. Bupati Amon terdengar marah kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini karena bantuan sosial yang seharusnya diurus oleh daerah malah diurus oleh DPRD Alor. 

Selain marah kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, Bupati Amon juga mengusir staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan kabupaten Alor. Amon rampak tidak peduli dan berjalan meninggalkan staf tersebut usai meluapkan kemarahannya. 

Enny Anggrek menyebut, Bupati Amon telah mempermalukan rakyat Alor yang terkenal dengan adat istiadat dan penghormatan yang tinggi terhadap sesama. 

"Kami sangat malu dengan viralnya video Bupati Alor yang marah, maki-maki, fitnah dan bahkan ancaman ibu Menteri Sosial," ujar Enny kepada POS-KUPANG.COM, Rabu, 2 Juni 2021 sore. 

Enny mengatakan, masyarakat Alor malu karena orang Alor memiliki adat istiadat saling menghargai sebagaimana  ungkapan adat  taramiti tominuku, kita satu untuk saling menghargai. Bupati Amon, menurut Enny, tidak memiliki etika dan sopan santun sebagai seorang pejabat negara. 

"Etika sopan santun sebagai pejabat sama sekali tidak ada," kata Enny.

Enny Anggrek bahkan menyebut Bupati Amon telah menyampaikan hoax dalam kemarahannya yang terekam kamera terkait bantuan sosial PKH.

"Bantuan itu dari ibu Mensos, bukan bantuan PKH. Apa yang disampaikan bupati itu hoax. Sebagai bupati ia paham, PKH itu bantuan tunai yang langsung masuk ke rekening masyarakat penerima  bantuan," kata Enny. 

Sementara, yang disampaikan Mensos Tri Rismaharini pada saat itu merupakan bantuan tanggap darurat bencana dari Presiden RI Jokowi ke masyarakat.

Baca juga: Daftar Lengkap Nama 26 Pemain 24 Timnas Peserta Euro 2020, Timnas Spanyol Ngotot Bawa 24 Pemain

Baca juga: Bek Handal Manchester City Pernah Masuk Daftar Skuad Jerman, Laporte Kini Bela Spanyol di Euro 2020

Enny bercerita, pada 5 April 2021,  Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan komunikasi dengannya terkait bantuan itu. Pasalnya, Bupati Amon Djobo dan Sekda Sony Alelang tidak dapat dihubungi pihak Kementerian. 

"Saat itu Ibu Mensos menghubungi bupati tapi tidak bisa, ke Sekda juga tidak bisa. Nomor handphone sudah diganti dengan yang tidak diketahui ibu menteri. Bupati punya handphone sudah diganti karena masalah dengan TNI, sekda tidak bisa dihubungi karena handphone ditahan di polres," kata Enny.

Karena itu, dalam situasi darurat maka Mensos Tri Rismaharini berkoordinasi dengannya dan saat itu diberi masukan untuk berkoordinasi dengan Bulog untuk membantu penyalurannya.

"Saya bilang ke ibu, di Bulog ada paket sembako, ia nanti saya siap untuk bantu Distribusi bersama korda sembako maupun Korkab PKH," tambah dia.

Baca juga: Perempuan Muda Pamit Suami Beli Susu Anak, Namun Dikencani di rumah Kosong, Dibakar dan Dimutilasi

Baca juga: Di Kota Bandung, Bos Sulaiman Terlilit Utang Rp 460 Juta Tewas Dibunuh Tetangga, Begini Kronologi

Perempuan yang menjabat Ketua DPC PDIP Alor itu juga menyebut saat itu didistribusikan sekitar 200 paket sembako ke Pantar dan 500 paket sembako ke Alor.

Dihubungi sebelumnya, Bupati Amon Jobo juga mengakui video yang beredar tersebut. 

Bupati Amon mengaku kalau ia memang memarahi dua staf Kementerian Sosial yang datang untuk melaporkan terkait bantuan santunan kematian bagi korban bencana siklon seroja di wilayah itu. 

Pemicu kemarahan itu, kata Bupati Amon adalah laporan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Presiden Jokowi saat pertemuan virtual penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB dengan gubernur dan para bupati yang berlangsung pada 7 April 2021 lalu. 

Saat itu, kata Bupati Amon, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan kepada Presiden bahwa telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Alor melalui DPRD. 

"Tanggal 6-7, Presiden pimpin rapat virtual dengan gubernur dua provinsi dan bupati. Menteri Sosial laporkan kirim bantuan lewat DPRD Alor. Itu membuat ketersinggungan kami," kata dia. 

Karena itu, kata dia, saat dua staf Kementerian Sosial datang untuk melaporkan soal bantuan tersebut, ia tersulut emosi dan langsung marah. Ia mengatakan, harusnya bantuan itu diberikan melalui DPRD saja. 

"Mereka datang yang 2 orang, bilang ada datang bawa bantuan untuk yang mati 15 juta. Itu yang saya marah. Lu kasih di DPRD yang bagi. Kenapa kasih di kami," ujar dia. 

Kemarahan tersebut menurut dia beralasan karena  ia menilai Kementerian melangkahi pemerintah kabupaten Alor dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana. 

"Marah itu karena mereka langkahi pemerintah daerah. Apalagi hanya karena kepentingan politik," tambah Bupati Amon. 

Namun demikian, terkait kejadian itu, diakuinya telah terjadi dua bulan silam. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video itu hingga viral. (hh)